Gondanglegi - Kiprah kepemimpinan baru Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH selaku Ketua DPRD Kabupaten Malang semakin menampakkan pola kinerja semangat bukan hanya penekanan pada pemerintah eksekutive tapi pada lembaga legislatif yang di embannya untuk tetap mengawal dan memberi dorongan pelayanan publiknya.
Kali ini sektor yang di jadikan perhatian Lembaga DPRD tersebut adalah dunia Pesantren, TPQ dan jenis - jenis pendidikan islami yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Malang.
Pesantren dan TPQ ( Taman Pendidikan Quran) adalah tempat pendalaman nilai nilai ruhani keimanan keislaman.
"Eksistensi pesantren dan majelis ilmu itu harus segera di kawal dengan peraturan peraturan yang baku secara hukum dan peraturan - peraturan tertentu. Ini untuk menjamin eksistensi tersebut bisa berjalan baik dan bahkan menjadi aset regenerasi yang religius dan semakin cinta NKRI", ulas Pak Ketua Dewan.
Dalam acara sarasehan yang dilaksanakan oleh PCNU Kabupaten Malang di Kecamatan gondanglegi tersebut sengaja mengundang Pak Didik panggilan familiar Ketua DPRD untik menjadi pemateri terkait eksistensi santri santri Indonesia.
Dalam ulasannya sebagai pemateri acara tersebut disampaikan bahwa hambatan hambatan yang ada untuk mengawal pendidikan Madrasah adalah masih belum adanya penempatan hukum yang melandasi hal dunia pendidikan pesantren ke dalam kerangka kerangka perundangan.
"Pengaturan pesantren belum optimal karena belum ada kerangka aturan yang terintegritas dan konprehensip", ulasnya 26/ 10 hari ini.
Padahal menurut Ketua DPRD tersebut, "UU nomor 23 tahun 2003 masih mengatur sistem pendidikan nasional dengan menempatkan pendidikan di pesantren masih masuk di rana informal yang belum terasentuh"tambahnya.
Acara yang dihadiri mayoritas mengenakan ciri khas santri yaitu mengenakan sarung tersebut dihadiri Bupati Malang, Wakil Bupati Pasuruan dan pengurus PW NU Jawa Timur. Selain itu ada sesi pembagian piala hadiah pada juara lomba pada berbagai kompetisi antar santri tersebut.
Rilis : Dewan
Grafis : Mulyana
