DIRUT BARU PDAM JANJIKAN 125 PELANGGAN BARU

(Fajarpost-Malangkab)= Syamsul yang sebelumnya duduk di kursi Direktur Teknik PDAM Kabupaten Malang, menggantikan Adroi yang menjabat sebagai Direktur PDAM selama masa jabatan lima tahun sebelumnya. Sedangkan dua pejabat lainnya yang dilantik adalah Hj Sulasmani, SE sebagai Direktur Umum PDAM dan Suroto, SE, MM sebagai Direktur Teknik PDAM. Jabatan bagi Trio S (Syamsul-Sulasmani-Suroto) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat keputusan (SK) pada 18 Februari 2015,.Jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Malang saat ini berjumlah sekitar 92.650, dimana sesuai dengan janji Syamsul Hadi, pada empat tahun mendatang PDAM sudah mematok angka 125 ribu pelanggan.“Targetnya 125 ribu pelanggan bisa terealisasi empat tahun mendatang,” Kata syamsul.

‘’Saya percaya ketiga pejabat baru di Direksi PDAM bisa menjalankan tugas dan kwajibannya. PDAM punya dua fungsi pelayanan sosial dan menjalankan bisnis. Salah satunya bagaimana mempercepat penyediaan dan ketersediaan bagi masyarakat, tentunya harus dijalankan bersama-sama dinas terkait. Serta, PDAM bisa mengurangi losses (kebocoran, Red) dan meningkatkan rasio stabilitasnya, sehingga mampu meningkatkan potensi bisnisnya," ucap Rendra dalam sambutannya.

-Bupati Malang, H Rendra Kresna melantik dan mengambil sumpah jabatan tiga pejabat di jajaran Direksi PDAM Kabupaten Malang di Pendopo Panji Kota Kepanjen, Rabu (18/2) sore tadi. Dalam jajaran direksi yang baru, orang nomor satu di Kabupaten Malang ini menetapkan Syamsul Hadi, S.Sos, MM sebagai Direktur PDAM Kabupaten Malang masa jabatan 2015-2019.(is)

CALON KAPOLRI HARUS BERSIH

JAKARTA- Meski tidak harus lewat KPK maupun PPATK, Zainal mengatakan masih ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menemukan perwira tinggi Polri yang paling tepat untuk menjadi Kapolri. Jokowi tidak boleh lupa bahwa sedari awal dia sudah mengatakan akan mencari jajaran yang berintegritas dan bersih.

"Presiden lakukan saja kalau dia mau buat terobosan. Cari jalan terbaik kalau nggak mau lewat PPATK atau KPK, bisa juga lewat Propam. Banyak cara yang bisa dilakukan. Kompolnas sendiri setahu saya juga memberikan pertimbangan. Jokowi bilang dia akan cari yang bersih dan berintegritas, itu patokan pertama yang harus dicari," kata Zainal.(dt/rus)

Supaya tidak 'kecele' lagi, Presiden Jokowi diminta untuk menyeleksi calon Kapolri dengan cara melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "UU memang tidak mengatur apa-apa untuk itu, sama seperti waktu cari calon menteri kan nggak ada aturan harus lewat KPK dan PPATK, tapi Presiden melakukan terobosan, kalau itu dianggap langkah baik kenapa itu tidak dilakukan?" ujar Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar saat berbincang, Selasa (10/2/2015) malam.