SINERGISITAS PENGAMANAN MISA NATAL TAHUN 2019

MALANGKAB / FAJARPOST - Kerukunan beragama adalah wujud daripada aplikasi Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia, dimana saat ini dilaksanakannya perayaan Natal tahun 2019 bagi kaum Kristiani.

Hal ini yang telah dilakukan Polres Malang, dimana Polsek Pakisaji memimpin pengamanan perayaan Misa Natal tahun 2019 di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), Jalan Magersari Utara No. 27 Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Selasa petang (24/12).

Kegiatan perayaan Misa Natal tahun 2019 ini diikuti sekitar 500 orang jemaat, dan dipimpin Pdt. Teguh Hadi Saputra, S.SI dengan tema : "hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang"  (Yohanes 15:14.15).

Dalam mengamankan kegiatan ini, Kapolsek Pakisaji AKP P. Triwik Winarni, menyampaikan, bahwa kami bersama dengan Koramil Pakisaji, mengajak elemen Organisasi Masyarakat dan Komunitas yang ada di Pakisaji, guna membantu mengamankan pelaksanaan Misa Natal tahun 2019, katanya.

Hal ini juga merupakan tindakan toleransi umat beragama, agar didalam pelaksanaan perayaan agama yang dilaksanakan kaum Kristiani bisa berjalan tertib, aman, dan kondusif.

" Kami bersyukur pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan baik, dengan situasi dan kondisi yang aman serta lancar, sesuai harapan kita bersama ", jelas Triwik.

Kegiatan Misa Natal tahun 2019 dihadiri oleh Muspika Pakisaji, antara lain yaitu, Camat Pakisaji Indra Gunawan, Danramil 0818/07 Pakisaji Kapten Widagdo, Kapolsek Pakisaji AKP P. Triwik Winarni.

Adapun petugas pengamanan adalah, Aiptu Tip Yani (Polsek), Bripka Hendri S. (Bhabin), Serka Eko Budi P. (Babinsa),  Arif Mei Abdullah (Satpam), Pras Dewo (Satpam), Widianto (Komunitas Kresna), Dhisa (Komunitas Kresna), Anang Yudianto (Banser), Arya Wibowo (Senkom).

Reporter : Johnny Mulya
Kameramen : Salasa
Sumber : Polsek Pakisaji

POLSEK PAKISAJI PEDULI KASIH, BERI SANTUNAN YATIM PIATU

MALANGKAB / FAJARPOST - Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-91 Tahun 2019, Polsek Pakisaji, Polres Malang dan Jajarannya, adakan Peduli Kasih dengan Bhakti Sosial dan Santunan Yatim Piatu, di Wahana Wisata Renang Bonderland, Desa Gendengan, Kecamatan Pakisaji, Selasa (24/12).

Hadir dalam giat Baksos ini, Kapolsek Pakisaji AKP. P. Triwik Winarni, Bhahin Karangpandan Aiptu Irwan Dwi P., Kanit Binmas Kanit Aiptu Tip Yani, Komunitas Piringseng dan seluruh anggota (Ketua Sugito, Sekretaris Priyo Jatmiko, Bendahara Vidya Putra N), Pemilik Wahana Wisata Bonderland Ny. Djacub P.

Kegiatan Bansos Kemitraan Polsek  Pakisaji ini, kami bersinergi dengan Komunitas PiringSeng dan Taman Wisata Bonderland Genengan  Pakisaji. Kab. Malang, kata Kapolsek Pakisaji AKP. P. Triwik Winarni.

Giat santunan anak yatim piatu di Taman Wisata  Bonderland Genengan Pakisaji Kab. Malang kali ini, kami memberi santunan sejumlah anak  Yatim Piatu sebanyak 68 anak. Yang berasal dari beberapa desa di Kecamatan Pakisaji, antara lain Karangpandan 31 anak, Pakisaji 9 anak, Glanggang 14 anak, dan Tamanayu 14 anak, jelas Triwik.

Kegiatan Bansos dan Santunan ini berlangsung aman dan lancar, dan kami mengajak anak-anak bermain dan berenang di kolam, dimulai pukul 07.00 pagi hingga pukul 13.00 siang, pungkasnya pula.

Reporter : Johnny M
Kameramen : Nashir
Sumber : Polsek Pakisaji

BUPATI BERI PENGHARGAAN KEPADA PARA PEDULI LINGKUNGAN

Red. Foto:Foto : Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M menyerahkan Piala Adiwiyata Mandiri kepada SMP Negeri 1 Tumpang, SMP Negeri 2 Kepanjen, dan SMP Negeri Wajak, Sabtu malam (21/12).

MALANGKAB / FAJARPOST -  Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar acara malam Penganugerahan Paramudita Kecamatan Berseri Kabupaten Malang 2019 bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Sabtu  malam (21/12).

Dalam rangka melaksanakan misi Kabupaten Malang yang ke 7, yaitu " Memerkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan ", maka Pemkab Malang memberikan penghargaan kepada Kecamatan yang telah berhasil melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan baik, benar serta berdampak positif bagi sekitarnya.

Hal ini sesuai hasil penilaian oleh Tim Juri yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SPEKTRA Surabaya, Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Brawijaya Malang, dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang.

Dari hasil penilaian Tim Juri tersebut, yang masuk dalam nominasi predikat Kecamatan Terbaik ada 12 Kecamatan dari 33 Kecamatan di Kabupaten Malang. Dan dari 12 kecamatan, diambil 3 kecamatan sebagai pemenang.

Tiga kecamatan sebagai pemenang Anugerah Kecamatan Berseri adalah, Kecamatan Ngantang sebagai Juara I, Kecamatan Wonosari sebagai Juara II (Runner up), dan Kecamatan Turen sebagai Juara III.

Bupati Malang HM. Sanusi, dalam sambutannya menyampaikan, Saya mengapresiasi atas gelaran ini, dan mengucapkan selamat kepada para pemenang, serta sembilan kecamatan lainnya yang masuk 12 kecamatan berpredikat finalis. Dalam penganugerahan Kecamatan Berseri ini, Pemkab Malang mengusung Program yang mengutamakan keterlibatan seluruh pilar pembangunan yaitu masyarakat, swasta, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan melalui kepemimpinan camat guna memercepat terwujudnya Misi Kabupaten Malang ke tujuh yaitu memerkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup, ungkapnya.

Sedangkan kata Paramudita diambil sebagai nama penghargaan Kecamatan Berseri mulai tahun 2019 yang artinya bijaksana dalam mengelola alam semesta. DLH kali ini mengusung tema Biru Langitku, Hijau Bumiku. Kegiatan ini bertujuan antara lain ; Mendorong perubahan perilaku aparatur dan masyarakat secara berkelanjutan dalam mengelola lingkungan hidup, Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup, Memotivasi peran serta masyarakat dengan kegiatan nyata guna meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, dan; Membangkitkan gerakan ekonomi masyarakat berbasis pengelolaan lingkungan hidup seperti ekowisata, bank sampah, TPS3R dan konservasi lingkungan hidup, jelas Sanusi.

''Selamat bagi Camat yang kecamatannya meraih prestasi pada Penganugerahan Kecamatan Berseri tahun 2019. Diharapkan terus berkreasi, sehingga nanti kecamatan bisa masuk nominasi dan mendapat anugerah terbaik. Memang prestasi atau penghargaan bukan semata-mata tujuan, namun dampaknya adalah lebih penting sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan gairah semangat di daerahnya untuk bergerak dan berbuat terbaik," terang Pak Sanusi, dalam arahannya, katanya.

Bupati juga menegaskan, para Camat yang berprestasi akan diperhitungkan sebagai point penting bagi Baperjakat. Tentunya, yang berprestasi pasti akan jadi bahan pertimbangan tersendiri. Diakuinya, kalau yang pernah berprestasi, Camat tersebut pasti satu tingkat lebih maju dari para Camat yang belum berprestasi. Ketika ada jabatan yang kosong, yang berprestasi itu yang akan dipertimbangkan lantaran semua berdasar menghargai kinerja. Dari 33 Kecamatan se Kabupaten 

Malang, hanya ada 12 kecamatan yang berpredikat sebagai finalis. Selain tiga kecamatan yang lolos sebagai terbaik, sembilan kecamatan lainnya yang berpredikat finalis tahun ini antara lain Kasembon, Sumber Pucung, Singosari, Pakis, Tirtoyudo, Tajinan, Kepanjen, Pakisaji dan Pagelaran, tegasnya pula.

''Bagi yang belum menerima penghargaan, masih ada kesempatan. Masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk perbaikan agar wilayahnya lebih baik dan memenuhi syarat penilaian Kecamatan Berseri. Di dalam bulan Januari saya pastikan datang kesana. Baik ke kecamatan yang meraih prestasi Kecamatan Berseri, dan sekolah yang meraih predikat Adiwiyata Mandiri. Setiap yang berprestasi harus diberikan penghargaan," imbuh Sanusi.

Tahapan penilaian Kecamatan Berseri melalui beberapa tahapan antara lain mulai dari Pengiriman data umum, Pemantauan lapangan dan Presentasi bapak ibu camat yang berpredikat lolos tahapan pemantauan lapangan. Tim penilai berasal dari LSM di bidang lingkungan hidup, Akademisi dari Universitas Brawijaya, dan TP PKK Kabupaten Malang.

Di awal acara malam penganugerahan tadi, Bupati juga berkesempatan menyerahkan Piala bagi Tiga Sekolah Berpredikat Adiwiyata Mandiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Antara lain ; SMPN 1 Tumpang, SMPN 1 Wajak dan SMPN 2 Kepanjen, yang diterima langsung oleh para Kepala Sekolah.

Tampak Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto menasbihkan selendang kepada Kecamatan Ngantang sebagai peraih Terbaik Pertama. Disusul kemudian, Kecamatan Wonosari sebagai peraih Terbaik Kedua, dan Kecamatan Turen sebagai peraih Terbaik Ketiga, yang didampingi Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Budi Iswoyo.

Acara penganugerahan Paramudita Kecamatan Berseri ini dihadiri oleh Bupati Malang HM. Sanusi, Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Forkopimda Kabupaten Malang, para pejabat OPD, para Camat se Kabupaten Malang, Tim Penggerak PKK, dan para Kepala Desa se Kabupaten Malang.

Reporter : John M

Kameramen : Isnaeni

POLRES MALANG SIAGA PENANGANAN KONTIJENSI BENCANA 2019-2020

MALANGKAB / FAJARPOST - Dalam rangka meminimalisir dampak terjadinya bencana alam, telah dilaksanakan Apel Gelar Pasukan Aman Nusa II dalam rangka Kesiap siagaan Penanganan Kontijensi Bencana tahun 2019-2020 bersama stake holder terkait TNI, BPBD, Instansi/SKPD Kab Malang, PMI, Tagana, Orari dan Pramuka, pada hari Jumat (20/12).

Giat apel tersebut guna menghadapi pergantian cuaca yg saat ini memasuki musim hujan, dan terkadang dibarengi dengan angin kencang.

Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung, S.H.,  S.I.K., M.Si.,  bertujuan mengecek kesiapan personil, mental dan fisik bila ada terjadi bencana, termasuk kelengkapan sarpras, serta untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi saat terjadi bencana.

Dalam sambutannya, Kapolres Malang menyampaikan, Selain itu bila terjadi bencana, yg kita semua tidak menginginkan, kita sudah siap memitigasi dan mengurangi dampak resiko dari bencana. Dengan kesiap siagaan resiko akan lebih terminimalisir sedikit mungkin, kata YS Ujung.

Di wilayah kabupaten Malang sudah terbentuk 5 Posko berdasarkan peta kerawanan terjadi bencana, yaitu di Ngantang, Wajak, Tumpang, Tirtoyudo dan Gedangan, jelasnya pula.

Reporter : Mulya

Kameramen : Isnaeni

Sumber : Humas Polres Malang

KAPOLRES MALANG GELAR RAKOR KESIAPAN OPERASI LILIN SEMERU 2019

FOTO : Selesai apel gelar pasukan, dilanjutkan pemusnahan BB hasil K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan), terdiri dari 2.150 botol miras berbagai merk.

MALANGKAB / FAJARPOST - Dalam rangka mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) yang kondusif jelang Hari Natal dan Tahun Baru 2019-2020, Polres Malang menyelenggarakan Rakor ( Rapat Koordinasi ) Kesiapan  Ops Lilin Semeru 2019 bertempat di Gedung Sanika Satyawada Polres Malang, Selasa (17/12).

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung, S.H., S.I.K., M.Si memimpin langsung pelaksanaan rakor.

Hadir pada giat rakor sebagai narasumber Pasi Ops Kodim 0818 Wilayah Malang-Batu, Kadishub, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PU & Bina Marga, Kepala BPBD Kab. Malang, Adm Perhutani Malang, Depo Pertamina Malang, Jasa Marga, Jasa Raharja, BMKG.

Adapun peserta dan undangan yang hadir PJU Polres Malang, Kapolsek jajaran Polres Malang, SKPD terkait, Bulog, FKUB, Tokoh Agama dan tomas,  Satgana, Tagana, pengelola obyek wisata, ormas FKPPI, Pemuda Pancasila, Senkom Mitra Polri, Rapi, Pramuka/Saka Bhayangkara, dan potmas lainnya.

Kapolres Malang, Yade Setiawan Ujung dalam sambutannya menyampaikan, ada 10 point yang menjadi rawan ancaman yang harus diwaspadai, sebagai antisipasi Polres Malang telah bersinergi dg instansi terkait dengan membentuk Satgas Pangan dan BBM sbg langkah antisipasi ketersediaan bahan pangan dan BBM, ungkapnya.

Waspadai konflik sara, jangan sampai ada sweepping,  jangan bertindak sendiri, info sekecil apapun sampaikan kepada Kapolres, biar Polres yang menindak lanjuti didukung instansi terkait, pesannya pula.

Ditegaskan pula, bahwa Satgas penanggulangan bencana, dengan mengedepankan fungsi Sabhara, TNI dan BPBD, agar dipetakan lokasi rawan bencana, rawan longsor serta agar kesiapan peralatannya.

Penyalahgunaan Narkoba, termasuk sopir angkutan umum yang membawa keselamatan penumpang.

Sebelumnya sudah dilaksanakan cipta kondisi dalam rangka harkamtibmas, antisipasi begal dan premanisme. Forum lalu lintas untuk survey titik rawan macet dan laka, sehinggapenempatan ploting anggota tepat sasaran, tambahnya.

Pada pelaksanaan Ops Lilin Semeru 2019, Kapolres Malang menyiapkan hampir 500 personil.

Kita tingkatkan sinergi Polri dengan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Natal 2019 & Tahun Baru 2020, pungkas YS Ujung.

Reporter : Mulya

Kameramen : Nashir

Sumber : Humas Polres Malang

RUSUN TERBAYAR 58 MILYAR,DIDIK DATANGI PERWAKILAN PEKERJA YANG BELUM TERBAYAR

MALANGKAB/FAJARPOST  Launching Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Malang diwarnai adanya aksi demo yang dilakukan oleh belasan perwakilan pekerja.

Aksi ini, digelar di area block office Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jalan Trunojoyo, Kepanjen, Rabu malam (11/12).
Yang mana pada Launching Rusunawa ASN tersebut dihadiri oleh Dirjen Kementrian  Perumahan dan perwakilan dari Pemprov Jawa Timur.

Aksi Demo dilakukan, karena mereka menuntut agar haknya dipenuhi. Hak tersebut berupa upah selama bekerja membangun Rusunawa tersebut.
Salah satu Koordinator aksi Bang Jay mengatakan, dirinya bersama teman-teman menggelar aksi tersebut supaya pihak kontraktor menyelesaikan dan melunasi pembayaran alat berat yang digunakan untuk pembangunan Rusunawa ASN yang sudah dilaunching.

“Saya perwakilan dari alat berat. Ini tunggakannya Rp 30.750.000, sebelumnya yang pertama sudah dibayar, tapi yang kedua sama ketiga tidak dibayar. Padahal DP (uang muka) sudah dibayar. Tapi alat berat saya tidak dibayar selama tiga bulan, mulai bulan Maret,” ucapnya.
Permasalahan ini, lanjut Jay, sudah pernah diadukan ke Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Pemerintah Kabupaten Malang, Achmad Wahyudi.

“Alasannya gak dibayar karena alat berat saya gak kerja. Pertama saya ke pak Wahyudi, tapi buntu. Terus saya ke kontraktornya, pak Iwan di Rungkut Surabaya, tapi juga gak ada kejelasan,” jelasnya.

Sementara itu, Pemilik toko bahan Bangunan M Isna menyampaikan, “Saya juga belum dibayar, sekitar Rp 44 juta sekian. Banyak materialnya. Alasannya nunggu ditransfer sama pak Iwan, tapi ternyata sampai sekarang enggak ada kabar,” ulas Isna.

Di masalah lain, perwakilan tukang dan kuli bangunan yang bekerja di Rusunawa ASN, Junaidi juga meminta rekan-rekannya juga segera diselesaikan.
Dalam pembangunan Rusunawa ini ada empat mandor, mereka lepas tanggung jawab semua. Ada sekitar 100 tukang yang berada dibawah komando empat mandor tersebut.

Menurut Junaidi, para tukang tersebut tidak hanya berasal dari Kabupaten Malang, namun ada juga yang datang dari Demak, Purwodadi, bahkan hingga Nusa Tenggara Timur. Adapun tunggakkan yang belum dibayarkan kepada para tukang keseluruhan sebesar Rp 125 juta.

Junaidi juga mengatakan, “Mandornya sudah gak berani datang kesini. Mandor itu ada yang membawahi 25, 30, 40 orang,” tegasnya.

“Para tukang ini melanjutkan pekerjaan yang sempat mangkrak. Karena belum terbayar juga,” pungkasnya.

Sekedar informasi yang perlu diketahui, para perwakilan pekerja yang menggelar aksi demo ini merupakan pekerja lanjutan. Mereka melanjutkan pekerjaan Rusunawa ASN yang sempat mangkrak karena ditinggal para pekerjanya, lantaran belum digaji.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, mendatangi para pendemo dadakan pada saat dilaunchingnya Rusunawa ASN.
Didik dalam menanggapi para pendemo mengatakan, meminta dilakukan klarifikasi dihadapan kepolisian agar ada tindakan hukum, siapa kontraktor yang belum menyelesaikan pembayaran kepada para subcont, tegasnya.

Padahal menurut Dirjen Kementrian Perumahan masalah keuangan sudah clear, artinya sudah dibayarkan. Tapi kenapa masih ada permasalahan keuangan yang belum selesai, jelas Didik.

Menurut Didik, secara sistemik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, tidak bertanggung jawab atas belum dibayarnya masalah keuangan pada jasa alat berat dan tenaga kerja, namun tetap secara moral harus membantu dalam penyelesaian masalah keuangan tersebut, imbuhnya pula.

Reporter : Johnny M
Kameramen : Salasa

USAI HADIR PERESMIAN RUSUN ASN ,KETUA DPRD DATANGI AKSI PEKERJA BELUM DIBAYAR.

 Penyerahan kunci Rusun

 Bupati saat beri keterangan Pers

Ketua DPRD mendatangai para pekerja yang melakukan aksi menagih pembayaran usai acara Launching.

MALANGKAB-FAJARPOST
Selang beberapa menit Peresmian Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Malang Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto (DGS) mendatangi sejumlah orang yang membawa tuntutan belum dibayarnya para pekerja dan alat berat yang belum dibayar.

"Bapak ibuk yang merasa dirugikan alangkah baiknya segera melaporkan hal ini ke pihak kepolisian, agar duduk permasalahannya bisa jelas dan dipertanggung jawabkan", ujar Didik.

Mereka menuntut agar haknya dipenuhi. Hak tersebut berupa upah selama bekerja membangun Rusunawa tersebut. Bahkan mereka minta pendapat ke Ketua DPRD bagaimana mereka bisa meminta pertanggung jawaban Dinas Cipta karya.

"Terlepas permasalahan ini anda juga masyarakat kabupaten Malang, artinya secara langsung jika mengacu pada pembicaraan Dirjen kementerian perumahan yang hadir saat peresmian rusun ASN tersebut sudah dibayarkan semua," ungkapnya.

"Meskipun begitu Pemkab Malang dalam hal ini Dinas Cipta karya secara moral bisa ikut membantu menyelesaikan persoalan ini, tambahnya.

Aksi ini, digelar di area block office Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jalan Trunojoyo, Kepanjen, Rabu (11/12) teraebut Salah satu Koordinator aksi Bang Jay mengatakan, dirinya bersama teman-temannya menggelar aksi supaya pihak kontraktor menyelesaikan dan melunasi pembayaran alat beratnya.

“Saya perwakilan dari alat berat. Ini tunggakannya Rp 30.750.000, sebelumnya yang pertama sudah dibayar, tapi yang kedua sama ketiga tidak dibayar. Padahal DP (uang muka, red) sudah dibayar. Tapi alat berat saya tidak dibayar selama tiga bulan, mulai bulan Maret,” keluhnya.

lanjut Jay, sudah pernah diadukan ke Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Pemerintah Kabupaten Malang, Wahyudi.
Sementara itu, Pemilik toko bahan Bangunan  Isna menyampaikan, jika dirinya yang selama ini mensuplay material dalam pembangunan Rusunawa ASN itu juga beli terbayar.

“Saya juga belum dibayar, sekitar Rp 44 juta sekian. Banyak materialnya. Alasannya nunggu ditransfer sama pak Iwan, tapi ternyata sampai sekarang enggak ada kabar,” ulas Isna.

Di sisi lain, perwakilan tukang dan kuli bangunan yang bekerja di Rusunawa ASN, Junaidi juga meminta rekan-rekannya juga segera diselesaikan.

Menurut Junaidi, para tukang tersebut tidak hanya berasal dari Kabupaten Malang, namun ada juga yang datang dari Demak, Purwodadi, bahkan hingga Nusa Tenggara Timur. Adapun tunggakkan yang belum dibayarkan kepada para tukang keseluruhan sebesar Rp 125 juta.

“Para tukang ini melanjutkan pekerjaan yang sempat mangkrak. Karena belum terbayar juga,” pungkasnya.

Wahyu Hidayat saat dilokasi mengatakan Rusun ASN tersebut Berjumlah 58 ruang dan hanya di peruntukkan kepada ASN bujangan. Tapi Dirjen Kementerian yang hadir memerintahkan agar rusun tersebut harus segera dipenuhi dan bisa diisi ASN yang sudah menikah.
" rusun ini sudah terisi separuh dan diberikan pada para bujangan," tutur Wahyu saat usai peresmian rusun yang dibiayai dengan nilai 58 Milyar.

Liputan: Nasir.
Redaktur : Mulya.

HEBOH, PELECEHAN SEKSUAL OKNUM GURU SMPN KEPANJEN DUNIA PENDIDIKAN TERCORENG

MALANGKAB/FAJARPOST
Oknum guru lecehkan seksual siswa adalah Modus yang dilakukan terhadap semua korbannya sama. Bahkan, salah satu siswa ada yang sampai tiga kali dilakukan tidak senonoh oleh CH.

Kepala Sekolah setempat Warsito pun memastikan jika CH sudah dipecat dari SMPN 4 Kepanjen. Warsito juga mengimbau kepada para wali murid jika ada anaknya yang menjadi korban, agar segera melapor.

“Kalau orang tua mau lapor, laporkan. Saya dukung, saya dampingi, saya carikan pengacara,” katanya.

Lebih jauh, Warsito membenarkan jika pihak kepolisian sudah turun tangan menyelidiki perkara tersebut. Saat ini, Warsito mengaku hanya berpikir mengenai bagaimana memulihkan kondisi psikis para korban. “Pertimbangannya psikologi anak juga. Tapi kalau saya ya, ini harus diproses hukum,” pungkasnya.

Modus pelecahan seksual, dengan cara siswa dipanggil ke ruang CH. Kebetulan di sekolah itu, CH adalah seorang guru BK. Saat di ruangannya, CH, warga Desa Kedung Pedaringan, Kepanjen ini, lantas meminta tolong pada korban.
Perbuatan tak senonoh ini, baru terbongkar Jumat (29/11/2019) lalu. Bermula dari salah satu siswa yang menjadi korban, mengadu kepada salah satu guru BK. Dari pengaduan ini, kemudian berkembang dan ternyata korban berjumlah 18 siswa.
CH mengatakan sedang mengadakan penelitian untuk keperluan lanjutan pendidikan S3. “Sebelum melakukan pelecehan, dia meminta kemauan korban. Setelah korban mau dan disumpah dengan Alquran, lalu CH ini mengatakan penelitiannya,” jelasnya.

Para korban yang tidak bisa berbuat karena telah disumpah hanya pasrah. Kemudian CH menutup pintu dan selambu ruang BK. Selanjutnya melepas celana siswa, yang kemudian mengocok kelamin siswa hingga mengeluarkan sperma.

Modus yang dilakukan terhadap semua korbannya sama. Bahkan, salah satu siswa ada yang sampai tiga kali dilakukan tidak senonoh oleh CH.

Liputan : Jhon & Muhammad
Foto : Redaksi

WARGA SEKITAR WISATA WENDIT, MENANGIS ! (Bersambung)

MALANGKAB/Fajarpost - Potret Wisata Wendit sekarang yang terletak di Desa Mangliawan Kec. Pakis, Kabupaten Malang, menjadi kekhawatiran warga sekitar. Kenapa tidak ?, karena ini berawal dari margasatwa yang menjadi icon Wisata Wendit yaitu kera / monyet, bahasa lokalnya bedes sudah semakin sering berkeliaran mencari makan di perkampungan sekitaran wisata Wendit.

Kondisi ini tidak sama dengan 13 tahun ke belakang, dimana pada waktu dikelola Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang. Kalau dulu setiap hari petugas dari PD. Jasa Yasa setelah selesai bertugas sorenya meninggalkan pisang yang dititipkan kepada satpam, untuk diberikan kera sebagai makanan favoritnya. Sehingga kera tersebut tidak berkeliaran di perkampungan, kata Willy selaku tokoh masyarakat Mangliawan kepada Fajarpost, Rabu siang (4/12).

Kami warga sekitar Wendit sangat prihatin dan menangis melihat kondisi wisata Wendit yang sekarang ini. Pada waktu dikelola PD. Jasa Yasa warga merasa segan dan berterima kasih, karena mendapat perhatian perhatian dan tempat untuk berkarya, serta mengais rejeki, jelasnya.

Apalagi wisata Wendit sekarang sudah beda konsep dari kearifan lokal, yang merupakan jejak perjalan sejarah kerajaan Singhasari dan Majapahit. Kami tambah menangis karena pengelola Wendit akan dipihak tigakan / investor, jelas akan semakin jelas pemberdayaan masyarakat disini benar-benar tidak jalan, tidak sesuai dengan yang disampaikan Bupati Malang sekarang, imbuh Willy.

Ditambah sekarang di wisata Wendit dijaga oleh aparat dari anggota TNI dari Arhanud dan Kostrad (Alap-Alap). Apa sebegitunya harus dijaga aparat, sementara selama ini wisata Wendit dan sekitarnya aman-aman saja, tambahnya pula.

Kenapa tidak dikembalikan lagi pengelolanya kepada PD. Jasa Yasa daripada kepada investor ?. Jelas kami sangat mendambakan kondisi seperti dulu, dan kami sudah sering melakukan komunikasi antar ummat beragama, untuk sama-sama menjaga budaya yang ada di wisata Wendit sebagai peninggalan jejak sejarah para leluhur. Kok malah dipihak tigakan, apa selama ini pengelola yang sekarang tidak baik dalam memanajemennya, kata Willy.

Yang jelas kami selaku warga di sekitaran wisata Wendit meminta kepada Bupati Malang, untuk juga melibatkan masyarakat Mangliawan. Karena dengan adanya wisata Wendit, warga bisa ikut menjaga keutuhan budaya lokal dan bisa hidup untuk mengais rejeki, pungkasnya. Semoga !!!

Reporter : Mulya
Kameramen : Nashir

BUPATI DAN KETUA DPRD HADIRI PELANTIKAN PEJABAT

Malangkab/Fajarpost

Bupati Malang memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan dan disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang Drs. Didik GS.SH, MH untuk mengisi tiga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt) . 01/12 Minggu siang tadi.

Beberapa OPD yang terisi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air (DPUSDA), saat ini diisi oleh Avicenna Medisica Saniputera. Sementara Dinas Kesehatan, dijabat oleh drg. Arbani Mukti Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lawang. Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), ditempati oleh Aniswaty Aziz. 

“Mutasi berdasarkan pertimbangan, yang jelas hasil penilaian dari tim Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan). Saya ingin yang sudah ditunjuk ini nanti banyak membantu saya dalam melakukan percepatan pencapaian program kerja,” ungkap Sanusi.

“Tiga Dinas tersebut lama kosong, mereka yang mengisi kekosongan jabatan tersebut diharapkan bisa menyesuaikan untuk bekerja lebih baik guna meningkatkan pelayanan publik. Serta berinovasi agar lebih memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat, dan pembangunan secara umum,” Katanya.

liputan : Mulya

foto : Jhony

LAHAN HIJAU RAIB, DIDUGA KARENA PEMBIARAN (Bersambung)

 Ilustrasi lahan hijau menjadi lahan kuning di wilayah Kepanjen dan Pakisaji


MALANGKAB/Fajarpost - Maraknya usaha bisnis property, hotel, dan tanah kavling di kabupaten Malang mengakibatkan raibnya lahan pertanian, khususnya lahan sawah.

Adanya kecenderungan meluasnya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian saat ini, telah menyebabkan susutnya lahan pertanian secara progresif.
Sejatinya pemerintah telah memiliki UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kalau Pemerintah Daerah Kabupaten Malang serius terhadap kecamatan Kepanjen sebagai ibukota, dan menjadikan Kepanjen sebagai Daerah Pertanian. Tentunya memperhatikan akan keutuhan lahan pertanian, bila perlu menambah luas lahan yang sudah ada.

Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto mengatakan, jika Pemkab Malang sepakat menjadikan Kepanjen sebagai kota pertanian, maka pemerintah harus menyiapkan instrumen khusus. Sehingga Kepanjen dan wilayah sekitarnya menjadi basis perekonomian pertanian yang kuat.
"Jika sudah ditetapkan, langsung dipersiapkan sinergitas untuk membangun infrastrukrur yang baik antar-organisasi perangkat daerah (OPD)," katanya saat hadir mengisi diskusi publik bertema Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Tengah Arus Industrialisasi dan Investasi di Kabupaten Malang, Rabu (23/10/2019) beberapa waktu yang lalu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Sementara ketika akan menetapkan Kepanjen sebagai kawasan industri, lanjut Didik, pemkab juga harus mengupayakan cara yang sama. Namun dengan catatan tidak mengurangi jumlah sawah yang ada di Kepanjen. Sebab, sawah merupakan lahan terpenting dalam ketahanan pangan.

"Tentukan, mana yang di perda RTRW dari hijau jadi kuning dan dari kuning ke hijau. Kalau jadi wilayah industri, harus ada lahan lain yang diubah sebagai sawah, harus diganti," tegas politikus PDI Perjuangan itu.

Namun kenyataannya malah bermunculan usaha tanah kavling, property, perhotelan, dan lain sebagainya. Yang mana merubah lahan hijau menjadi lahan kering.
Hal ini diduga adanya pembiaran dalam proses perijinan alih fungsi lahan, dimana di beberapa daerah kecamatan di kabupaten Malang, seperti Kepanjen, Pakisaji, Kromengan, Gondanglegi, Turen, dan beberapa kecamatan lainnya.

Sementara itu Slamet BS. Selaku Kabid Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang,  mengatakan " Ya biarkan saja lahan sawah dibuat usaha tanah kavling, property, dan perhotelan, kalau kita bicara tentang data luasan pertanian, maka normatif, karena kita akan melakukan program indkes pertanaman yang saat ini masih dihitung dan akan dilaksanakan", jelasnya.

Padahal lahan hijau pertanian sudah berkurang dari tahun ke tahun, namun program nasional untuk mengatasi kapasitas produksi adalah Indeks Pertanaman. Akan tetapi di Kabupaten Malang belum pernah dilakukan.

Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Perpres ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa luas alih fungsi lahan pangan, khususnya sawah menjadi nonsawah semakin meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun sehingga berpotensi dapat mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Selanjutnya di tempat berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, menurut Perpres ini, menyampaikan usulan peta sebagaimana dimaksud kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarria/pertanahan dan tata ruang untuk ditetapkan sebagai peta Lahan Sawah yang dilindungi.

Menurut Perpres ini, terhadap Lahan Sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 12 September 2019.

“Dengan adanya Peta Lahan Sawah Dilindungi ini diharapkan Pemerintah Daerah segera menetapkan LP2B di Kabupaten/Kota masing-masing dengan disertai data spasialnya, sehingga Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan-peraturan Pemerintah turunannya dapat dilaksanakan secara optimal,” pinta Budi.

Dia menambahkan bahwa  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sudah 10 tahun diundangkan, namun baru sedikit yang telah menetapkan LP2B dengan data spasialnya, sehingga diharapkan Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi ini akan mendorong Pemerintah Daerah untuk mempercepat Penetapan LP2B.

“Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap perlindungan lahan sawah ini sangat dibutuhkan dalam Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi,” kata Budi Situmorang.

Reporter : John
Kameramen : Isnaeni