Aksi ini, digelar di area block office Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jalan Trunojoyo, Kepanjen, Rabu malam (11/12).
Yang mana pada Launching Rusunawa ASN tersebut dihadiri oleh Dirjen Kementrian Perumahan dan perwakilan dari Pemprov Jawa Timur.
Aksi Demo dilakukan, karena mereka menuntut agar haknya dipenuhi. Hak tersebut berupa upah selama bekerja membangun Rusunawa tersebut.
Salah satu Koordinator aksi Bang Jay mengatakan, dirinya bersama teman-teman menggelar aksi tersebut supaya pihak kontraktor menyelesaikan dan melunasi pembayaran alat berat yang digunakan untuk pembangunan Rusunawa ASN yang sudah dilaunching.
“Saya perwakilan dari alat berat. Ini tunggakannya Rp 30.750.000, sebelumnya yang pertama sudah dibayar, tapi yang kedua sama ketiga tidak dibayar. Padahal DP (uang muka) sudah dibayar. Tapi alat berat saya tidak dibayar selama tiga bulan, mulai bulan Maret,” ucapnya.
Permasalahan ini, lanjut Jay, sudah pernah diadukan ke Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Pemerintah Kabupaten Malang, Achmad Wahyudi.
“Alasannya gak dibayar karena alat berat saya gak kerja. Pertama saya ke pak Wahyudi, tapi buntu. Terus saya ke kontraktornya, pak Iwan di Rungkut Surabaya, tapi juga gak ada kejelasan,” jelasnya.
Sementara itu, Pemilik toko bahan Bangunan M Isna menyampaikan, “Saya juga belum dibayar, sekitar Rp 44 juta sekian. Banyak materialnya. Alasannya nunggu ditransfer sama pak Iwan, tapi ternyata sampai sekarang enggak ada kabar,” ulas Isna.
Di masalah lain, perwakilan tukang dan kuli bangunan yang bekerja di Rusunawa ASN, Junaidi juga meminta rekan-rekannya juga segera diselesaikan.
Dalam pembangunan Rusunawa ini ada empat mandor, mereka lepas tanggung jawab semua. Ada sekitar 100 tukang yang berada dibawah komando empat mandor tersebut.
Menurut Junaidi, para tukang tersebut tidak hanya berasal dari Kabupaten Malang, namun ada juga yang datang dari Demak, Purwodadi, bahkan hingga Nusa Tenggara Timur. Adapun tunggakkan yang belum dibayarkan kepada para tukang keseluruhan sebesar Rp 125 juta.
Junaidi juga mengatakan, “Mandornya sudah gak berani datang kesini. Mandor itu ada yang membawahi 25, 30, 40 orang,” tegasnya.
“Para tukang ini melanjutkan pekerjaan yang sempat mangkrak. Karena belum terbayar juga,” pungkasnya.
Sekedar informasi yang perlu diketahui, para perwakilan pekerja yang menggelar aksi demo ini merupakan pekerja lanjutan. Mereka melanjutkan pekerjaan Rusunawa ASN yang sempat mangkrak karena ditinggal para pekerjanya, lantaran belum digaji.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, mendatangi para pendemo dadakan pada saat dilaunchingnya Rusunawa ASN.
Didik dalam menanggapi para pendemo mengatakan, meminta dilakukan klarifikasi dihadapan kepolisian agar ada tindakan hukum, siapa kontraktor yang belum menyelesaikan pembayaran kepada para subcont, tegasnya.
Padahal menurut Dirjen Kementrian Perumahan masalah keuangan sudah clear, artinya sudah dibayarkan. Tapi kenapa masih ada permasalahan keuangan yang belum selesai, jelas Didik.
Menurut Didik, secara sistemik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, tidak bertanggung jawab atas belum dibayarnya masalah keuangan pada jasa alat berat dan tenaga kerja, namun tetap secara moral harus membantu dalam penyelesaian masalah keuangan tersebut, imbuhnya pula.
Reporter : Johnny M
Kameramen : Salasa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar