Pembangunan sektor pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang selama lima tahun terakhir tidak berpihak terhadap masyarakat kecil karena marak terjadi korupsi dan kekerasan.
Hal tersebut diungkapkan olrh Malang Corruption Watch (MCW). Oleh karena itu, kepemimpinan Bupati Sujud Pribadi dan Wakil Bupati Rendra Kresna di bidang pendidikan selama ini dinilai tidak banyak yang diperbuat.
Koordinator Badan Pekerja MCW Zia Ulhaq di Malang, Selasa (26/1), mengatakan tidak seriusnya pemkab dalam membangun dunia pendidikan terlihat dari APBD sektor pendidikan yang kurang memihak kepada masyarakat miskin. Bahkan dugaan korupsi dan kekerasan juga banyak terjadi dan tidak ada penyelesaian secara tuntas.
Ia menjelaskan, APBD 2006 sebanyak Rp1,047 triliun yang dianggarkan untuk pendidikan hanya Rp341,071 miliar. Dana tersebut lebih banyak diserap untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan perjalanan dinas.
Demikian pula dengan APBD 2007 yang mencapai Rp1,112 triliun. Yang terserap untuk anggaran pendikan sebesar Rp269 miliar, kemudian digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp252,421 miliar, dan belanja langsung Rp16,579 miliar.
"Sementara itu APBD tahun anggaran 2008-2010 juga menunjukkan hal yang sama yakni masyarakat tidak banyak mendapatkan alokasi anggaran dalam meningkatkan mutu pendidikan," tegasnya.
MCW juga mencatat terjadinya dugaan korupsi dan kekerasan di dunia pendidikan kurun waktu 2006-2010. Kasus guru menganiaya siswa tercatat empat kasus, sedangkan dugaan korupsi sebanyak 31 kasus.
Dugaan korupsi itu sebagian besar melibatkan oknum petugas Dinas Pendidikan dan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Sejauh ini tidak ada satu kasus pun yang diusut kendati sudah dilaporkan di Kejaksaan Negeri Malang.
Kasus dugaan korupsi itu meliputi pungutan liar (pungli) dengan dalih uang gedung atau sedekah atau dana infaq saat pendaftaran siswa baru (PSB). Selanjutnya, dugaan korupsi pengadaan mebel yang sempat heboh karena rekanan pemkab menarik meja dan kursi di sejumlah sekolah dasar karena belum dibayar, dan duplikasi anggaran.
Selain itu banyaknya penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sejumlah sekolah juga semakin memperburuk citra pendidikan di Kabupaten Malang./mi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar