RENDRA KRESNA SIAP MELENGGANG KE KURSI BUPATI MALANG

kAB.mALANG-Fajarpost
Menurut Sekretaris Pemenangan Lintas Partai pasangan Rendra-Sanusi, Nur Mukhlas, keputusan diambil dalam sidang pukul 11.19 WIB kemarin.

Dalam putusan sela ini, MK menolak dalil gugatan pasangan Malang Anyar, Dewanti-Masrifah.MK menilai, gugatan Malang Anyar tidak memenuhi syarat selisih suara 0,5 persen.

Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara No 79 PHP Pilkada Kabupaten Malang pukul 11.20 wib hari ini di Panel 1 MK dengan  pihak permohonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang nomer urut 2 (Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi) dengan pihak terkait calon pasangan nomer urut 1,(Rendra Kresna dan HM Sanusi) diputuskan sebagai berikut:

1.Menerima eksepsi pihak termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon.

2.Permohonan tidak dapat diterima.

                          Dengan fakta itu, KPU Kabupaten Malang diminta Kuasa Hukum Rendra Kresna-HM Sanusi untuk segera menetapkan dan melantik calon nomer urut 1, Rendra Kresna-HM Sanusi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode 2015-2020. 
“Selamat buat Pak Rendra dan Pak Sanusi. Putusan MK hari ini, harus dihormati seluruh pihak yang bersengketa,” ungkap Ketua Umum DPP Himpunan Generasi Muda Madura (Higemura), Muhlis Ali, Kamis (21/1/2016) siang usai mengikuti jalanya persidangan di kantor MK, Jakarta.

                       Higemura mengawal langsung seluruh proses persidangan PHP sejak awal di Mahkamah Konstitusi. Langkah hukum yang diambil kubu Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi adalah sesuatu yang tepat. 
“Serahkan seluruh perselisihan pilkada pada peradilan. Karena semuanya, sudah diatur oleh undang-undang,” paparnya.

                       secara keseluruhan hasil persidangan di MK terkait perselisihan hasil pilkada di Indonesia sangat baik. Seluruh pihak yang terlibat perselisihan, harus menghormati apapun keputusan yang diambil oleh MK. “Seluruh pemohon dan termohon harus menghormati putusan MK. Ini yang penting. Harus legowo,” bebernya.
Dengan hasil putusan MK, lanjut Muhlis, seluruh perselisihan harus sudah diakhiri. Seluruh perbedaan harus segera dihilangkan. 

Informasi penolakan gugatan juga dikabarkan langsung oleh Pimpinan Media Fajarpost yang mengikuti terus proses sidang tersebut  dan diharapkan Kabupaten Malang menjadi lebih baik lagi” Ungkap S. Hidayatullah.(La Aya/Tuis)