PETIK LAUT DI LAUT SENDANG BIRU MERIAH

Saat itu, digelar kegiatan syukuran nelayan alias petik laut yang dihadiri ribuan pengunjung. Mereka memadati area sekitar TPI Pondok Dadap, yang baru dibangun di dekat dermaga. Kedatangan para pengunjung dimanfaatkan para pedagang makanan, minuman, pakaian, mainan. “Kegiatan petik laut diadakan setiap tahun tepatnya tanggal 27 September,” jelas Sumaji, ketua panitia acara.

Acara petik laut dimulai dengan kirap tumpeng nasi kuning setinggi 2 meter, yang dibawa tandu oleh beberapa warga. Kemudian di belakangnya ada sesaji yang dibuat menyerupai kapal nelayan dan tandu naga singgana Nyi Blorong. Paling belakang, ada pengantin dan pengiringnya. Mereka masuk ke arena TPI sambil menunggu dimulainya labuhan sesaji. Di areal itu ada tempat pelaminan pengantin. Setelah usai peresmian, rombongan tumpeng, sesaji dalam perahu, Nyi Blorong dan rombongan pengantin menuju dermaga. Mereka naik kapal motor yang sudah disiapkan. Di lautan lepas, tumpeng itu dilarung.

Petik laut sebagai kegiatan wujud syukur masyarakat nelayan Sendangbiru atas hasil selama ini. Apalagi pada bulan ini seluruh jenis ikan tersedia di Sendangbiru. Nantinya ribuan nelayan Sendangbiru akan mengikuti kegiatan itu. TPI yang baru ini sebenarnya sudah selesai 2010 lalu. Tapi baru ditempat pada minggu pertama September 2013. Lokasinya di barat dan luasnya tiga kali lipat dari TPI lama yang berada di timur. Goentoro Soepardi, Kepala Pelabuhan dan Kesyahbandaran Pondok Dadap Sendangbiru terpisah menerangkan luas TPI baru ukuran 1200 m2.

Dalam perkembangannya Pantai/pelabukan ini saat ini bukn hanya kurang listrik tapi kurang pengadaan Es batu sebagai salah satu sarana perwatan hasil tangkapan berkualitas,ungkap sunaryo Pengamat perikanan Kab.malang.Satu pendukung yang diperlukan adalah tempat pemrosesan ikan tuna yang belum ada. Ini diperlukan karena pemrosesan ikan itu perlu tempat yang higienis. Apalagi sendangbiru terkenal dengan hasil ikan tunanya. Tak hanya dilempar ke pasar lokal, tapi juga ke Bali dan luar negeri. Jenis ikan tuna yang ada di Sendangbiru seperti Yellow Fin, big eye, albacore dan ikan lainnya seperti ikan

cakalang. Katanya, setiap hari ada 10 ton ikan tuna yang dibawa keluar Kabupaten Malang.dalam acara tersebut bupati bersama kalangan TNI Polri juga memanggang langsung hasil tangkapan para nelayan bersama disaksikan undangan & masyarakat setempat ( mansur/heru) 

E-KTP MASIH DIKORUPSI

Komisi II DPR RI yang terlibat langsung dalam membuat kebijakan dan regulasi kartu tanda penduduk elektronik atau yang dikenal dengan e-KTP mendukung pengusutan hingga tuntas terjadinya korupsi dan mark up anggaran.

“Mendagri Gamawan Fauzi dalam raker dengan Komisi II DPR pernah bilang akan mundur, dan ada mafia e-KTP. Tapi, belum dijelaskan maksud mafia tersebut, meski proyek e-KTP melibatkan institusi Polri, Kemenkeu dan lain-lain,” tegas Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa dalam diskusi e-KTP bersama kuasa hukum M. Nazaruddin, Elza Syarif di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis september ini.Masalah teknis operasional termasuk perusahaan, keuangan, teknologi e-KTP dan sebagainya, menurut Agun, semuanya diserahkan ke Kemendagri. “Khusus e-KTP ini DPR hanya meminta agar DPT (daftar penduduk potensial pemilih pemilu) akurat untuk pemilu 2014. Kita harapan per Januari 2014 seluruh penduduk sudah memiliki e-KTP,” kata Agun.

Kalau DPT sudah akurat, lanjut Agun, maka Pemilu 2014 diharapkan berlangsung jujur, adil, demokratis, efektif, dan transparan sehingga kasus seperti Pemilu 2009 tidak terulang. “Itu penting, sebab kalau memasukkan (entry) data e-KTP ke dan DP4 itu salah, maka berakibat amburadulnya DPT Pemilu 2014,” ujarnya.Kuasa hukum M. Nazaruddin, Elza Syarif menegaskan jika memang ada mark up dan korupsi anggaran di proyek e-KTP. Dikatakan, mark up-nya sampai 49 % dari total anggaran Rp 5,8 triliun. Bahkan sebelum proyek itu ditetapkan, sudah berlaku sistim ijon, di mana 5 konsorsium perusahaan yang mau tender diminta membayar masing-masing Rp 50 miliar.

KOTA LAWANG DI KAWAL ANGGOTA KOMISI A ATAS HILANGNYA LAPANGAN WARGA

Disaat maraknya kemeriahan HUT RI di gelorakan 2013 di berbagai kawasan khususnya di kecamatan Lawang justru di salah satu warga RW 03 kelurahan Lawang malah meramaikan masalah lahan yang menurut beberapa warga setempat biasanya digunakan untuk lapangan olahraga dan kegiatan lomba warga pandowo sejak puluhan tahun tapi sekarang sudah di tutupi dengan penutup rapat sehingga warga tidak bisa menggunakannya.

Berdasarkan keterangan kepala kantor kelurahan Lawang .M.Sholeh saat beberapa saat lalu disampaikan pada media jika lahan yang di klim warga sejak puluhan tahun silam sudah bersertifikat atas nama perorangan. Hal senada di sampaikan oleh beberapa warga yang sudah saling berbincang atas munculnya penerbitan sertifikat yang muncul dan berdampak pada warga yang tidak bisa menggunakannya. Dari hasil pemantauan beberapa media dan di analisa oleh LPKN Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional,Sumarjono.MSi selaku ketua LPKN siap membantu bahkan meneruskan ini ke jenjang hukum jika masyarakat sepakat mempertahankan lahan dan memiliki surat pendukung tentang hak atas tanah tersebut.

Pihak DPRD menyampaikan siap menampung aspirasi warga yang menolak atas lahan tersebut,seperti dikatakan ketua DPRD kabupaten Malang Hari Sasongko pada wartawan.Beberapa keterangan yang terhimpun masalah lahan lapangan yang tepat di depan SDN Lawang 07 tersebut memang sudah ditempati warga berdasarkan Surat pernyataan bersama pemerintah kelurahan lawang yang dijabat Ahmad Hadi,BA tertera sejak tahun 1992 yang menyatakan bisa digunakan warga sejak tahun 70 an hingga seterusnya.Naasnya muncul sertifikat di saat era kepala kelurahannya dijabat Purwoto, seperti disampaiakan ketua RW dan beberapa RT setempat saat pada warganya.

Seperti dilansir dari berbagai media online,cetak serta situs jejaring sosial ,Menyikapi hal ini Nila Rahmawati yang juga anggota DPRD saat menerima keluhan beberapa warga sigap menyampaikan siap mengawal dengan kalangan Dewan atas semakin meningginya aspirasi masyarakat tentang penolakan lahan lapangan yang bersertifikat.meski beberapa kelompok masyarakat juga turut ikut merelakan lapangan warga hilang & di sertifikatkan perorangan.Diharapkan lahan ini akan segera ditinjau dewan menunggu disposisi ketua DPRD saja,Ungkap Nila pada media.Bahkan Nila juga bersedia membuka seluasnya informasi pada publik tentang masalah tersebut agar kabupaten malang semakin baik dalam melayani masyarakatnya.Di sisi lain kepala kecamatan Lawang menyampaikan akan segera mencari data fakta perihal kebenaran lahan yang masih banyak dipertanyakan warga khususnya status surat pernyataan yang ditandatangani kelurahan lawang.Segera setelah beberapa masukan berbagai masyarakat LPKN akan meneruskan ini pada pihak Bupati Malang.(tim media)

Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke 1084 menjadi berkah bagi 38 pasangan resmi menjadi suami istri.

Setelah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan membuka pendaftaran untuk nikah gratis seminggu lalu, satu persatu pasangan dari beragam daerah datang ke KPUA (Kantor Urusan Agama ) masing-masing, untuk mendapatkan kejelasan status mereka.

Sugeng Hariadi (53), warga Kelurahan Margosono, Kecamatan Kedung Kandang, Malang mengaku bahagia, lantaran dapat mempersunting Aminah (37), warga Desa Lajuk, Kecamatan Gondangwetan yang sudah setahun dipacarinya.

"Ya seneng mas, pacarannya cukup lama, ditambah saya dan istri sama-sama mempunyai anak dari pernikahan kami yang pertama. Alhamdulillah hari ini kami resmi menjadi pasangan suami istri," ucap Sugeng kepada WARTAWAN Rabu (18/9).

Sebelum menikahi aminah, Sugeng sendiri berstatus sebagai duda cerai mati, sementara aminah sendiri adalah janda cerai yang sudah mempunyai 1 orang anak. Menurut Rochmat, Kepala KUA Gondangwetan, seluruh biaya pernikahan, mulai dari kepengurusan surat hingga penerbitan akta nikah sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis.

"Kebetulan di KUA Kami ada 2 pasangan yang menikah hari ini, dan kami terus mendampingi mereka, mulai dari kepengurusan surat-surat sebelum menikah, hingga ketika akad nikah ini berlangsung," ungkapnya.

Sementara itu, Barnoto, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan mengatakan, dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, 10 pasangan di antaranya berasal dari kecamatan sukorejo, 4 pasangan dari kecamatan puspo, dan sisanya rata-rata antara 1-3 pasangan."Sekalipun sosialisasi kami tidak terlalu panjang, akan tetapi respon dan antusiasme masyarakat sangat tinggi. Kami ikut merasa senang karena dapat mengentaskan pasangan yang sebelumnya masih belum menikah," kata Barnoto saat berada di KUA Gondangwetan.

Gelaran Nikah Gratis yang diadakan serentak pada 18 september ini, ditegaskan Barnoto merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan masih tingginya angka pernikahan siri di Kabupaten Pasuruan.(SUR/JAR)

BINA DESA BUPATI MALANG SAAT DI TAJINAN

Dalam perjalanan program madeb manteb ke sekian kalinya Bupati Malang di Kecamatan Tajinan.Kai ini Bupati benar benar mebagikan banyak hadiah dan dana bantuan pada masyarakat setempat.Dalam acara tersebut ada program 250 juta untuk pengaspalannya. salah satu warga pandan mulyo saat itu sempat berbincang crew redaksi menyatakan kedatangann bupati menjadikan desanya jadi terang lampu & mulusnya jalan sehingga diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat (www.fajarpost.blogspot.com) 

PELANTIKAN WALIKOTA MALANG MULAI DI SIAPKAN BEBERAPA JAM LAGI

769 personelnya untuk pengamanan prosesi pelantikan wali kota dan wakil wali kota Malang, yang akan dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (13/9/2013). Pengamanan juga didukung unit anjing K9 serta mobil water cannon."Kita kerahkan personel dan water cannon serta unit satwa K9. Khawatir ada pihak-pihak yang akan mencoba menggagalkan pelantikan wali kota Malang," ungkap AKP Dwiko Gunawan, Kasubag Humas Polresta Malang, kepada WARTAWAN Kamis (12/9/2013).

Menurut Dwiko, pengamanan akan dibagi menjadi tiga ring. "Dibuat sistem demikian untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi," tegasnya."Untuk personel di ring 1, disiapkan 38 personel, dan akan ditempatkan di dalam Gedung DPRD Kota Malang. Untuk di ring 2, sebanyak 125 personel, yang ditempatkan di sekitar tempat pelantikan," ujar Dwiko.

Selanjutnya, di luar gedung, akan disiagakan sebanyak 235 personel. "Personel di luar gedung siap siaga on call. Kita juga akan dibantu oleh anggota TNI dari Kodim dan Brimob," akunya.(LUK/SUR)

PEMBUNUHAN POLISI SEMAKIN MARAK

Jakarta - Polisi masih memburu pelaku penembakan terhadap Ajun Inspektur Dua (Aipda) Sukardi yang tewas di depan Gedung KPK. Polisi pasang jeratan hukum pasal pembunuhan berencana terhadap para pelaku, bukan Undang-undang Terorisme"Kita masukan ke ranah pidana berdasar KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), ini adalah kasus pembunuhan," kata Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Ronny F Sompie, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2013).

"Jadi ini bisa pembunuhan berencana. Bisa juga pasal 338 KUHP (penganiayaan yang berakibat hilangnya nyawa)," imbuh Ronny.Polisi juga menerapkan pasal pencurian dengan kekerasan (365 KUHP) terkait hilangnya senjata Aipda Sukardi. "Hilangnya senjata korban, ini bisa juga dengan pasal berlapis, kejahatan pencurian dengan kekerasan," jelas Ronny.

Polisi juga menerapkan pelanggaran Undang-undang terorisme. Namun jeratan ini digunakan sebagai pasal alternatif. "Berdasarkan fakta dan bukti serta hasil otopsi menjadikan dasar kita untuk menerapkan pasal pidana," ujarnya.