Oleh : Dwi Haryadi, S.H.,M.H. Dosen FHIS UBB
INTERAKSI PERS DAN PEMERINTAH DAERAH
Beberapa hari terakhir media massa lokal di Bangka Belitung memberitakan pernyataan Walikota Pangkalpinang yang terkesan melecehkan profesi wartawan. Akibatnya muncul berbagai statement dari berbagai pihak, baik dari wartawan sendiri, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), anggota DPRD, tokoh pemuda sampai dengan cybercommunity melalui Bangkapos Facebookers. Ada yang berkomentar pernyataan tersebut melecehkan profesi wartawan, ada yang menyayangkan dan ada pula yang berharap orang nomor satu di Pemerintahan Kota Pangkalpinang ini untuk meminta maaf. Terakhir, insan pers menggelar aksi damai didepan kantor Walikota terkait masalah ini. Adanya permasalahan antara Pejabat publik dengan insan pers ini tidak hanya terjadi dipangkalpinang, tetapi juga dibeberapa daerah lain. Misalnya yang baru-baru ini terjadi, dimana wartawan di Banjarmasin merasa dilecehkan dengan pernyataan Walikota Banjarmasin H. Muhidin dalam apel pagi PNS Pemkot Banjarmasin, menyatakan bahwa wartawan itu banyak dosa. Akibat ulah Walikota ini, PWI Banjarmasin mensomasi Walikota dan melaporkan masalah ini ke PWI Pusat serta Dewan Pers di Jakarta. Kemudian Bupati Kerinci, Murasman juga melakukan hal yang tidak jauh berbeda. Murasman, dihadapan wisudawan STAIN Kerinci di Gedung Nasional Sungai Penuh, menyatakan Sarjana kalau tidak punya uang jangan jadi wartawan dan tukang ojek. Hal yang sama dan lebih parah juga terjadi di Pekanbaru, Riau. Seorang anggota DPRD Pekanbaru, Yose Saputra membuka celananya dan meminta wartawan untuk memotret (maaf) pantatnya. Tidak hanya Kepala Daerah, Menkominfo Tifatul Sembiring pun pernah bermasalah dengan insan pers. Saat wartawan Media Indonesia meminta konfirmasi terkait RPM Kontent Multi Media, Menkonminfo justru mengirim pesan singkat yang isinya, "Wartawan sudah lihai menulis tanpa perlu meminta konfirmasi. Lihat aja pelintiran berita hari ini. Anda bebas kok menulis apa saja. Anda cari makan dari cara-cara seperti itu". Beberapa contoh di atas hanya sebagian saja dari sekian banyak permasalahan yang melibatkan pers dengan pejabat publik dinegeri ini. Seharusnya di era reformasi dan demokrasi yang sedang kita bangun bersama, permasalahan seperti ini tidak terus terulang, seandainya kita mau belajar dari pengalaman dan semua pihak saling mengintropeksi diri, baik pejabat publik maupun wartawan, agar sinergisitas keduanya dapat membangun daerah dan bangsa ini dengan penuh peradaban.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar