BANTUAN HEWAN MELENCENG DARI TARGET

Pasuruan fajarpost

Istilah di kalangan program ini disebut Kambing Wisata. Artinya, modus yang dilakukan oknum, kambing diserahkan kepada penerima. Sesuai prosedur, penerimaan ini didokumentasi dengan disaksikan oleh perangkat desa dan disaksikan oleh petugas dinas terkait. Ternyata setelah beberapa jam kemudian atau beberapa hari berikutnya, sang penerima ini didatangi lagi oleh oknum tadi. Disitulah terjadi transaksi. Yaitu, kambing yang sudah diserahkan diminta lagi dengan dalih dibeli dengan harga sangat murah.
Sebanyak 5.100 (1.700 paket) ekor kambing program jalin kesra untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM) dari Pemerintah Propinsi Jatim 2013, tidak jelas arahnya Dugaan kuat, ribuan kambing tersebut dijadikan ajang  penyimpangan oleh oknum petugas penyalur kambing ke masyarakat..

Setiap penerima mendapatkan jatah kambing sebanyak 3 ekor (1 paket). Rinciannya, satu ekor jantan dan 2 ekor betina. Ketiga kambing inilah yang ditukar uang oleh oknum sebesar Rp 1 juta. “Yang saya tahu, memang ada beberapa warga yang sudah tanda tangan berkas perimaaan ditawari untuk menjual kambingnya. Harga satu paketnya Rp 1 Juta,” ungkap Rifai (50), ungkapnya saat ditanya media.Selain permainan ini, ada dugaan pula kalau kambing yang diberikan kepada warga tidak sesuai spesifikasi. Sesuai ketentuan spek, tinggi kambing 60 cm, usia 6 bulan dan kondisi sehat (tidak kurus). Pemkab Pasuruan pada tahun 2013 ini mendapatkan 1.700 paket kambing untuk dibagikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). ada informasi kalau kambing-kambing yang diberikan kepada warga kurus-kurus atau kurang layak.

Diakui, selama ini pihaknya hanya dikirimi surat pemberitahuan penyerahan bantuan kambing kepada masyarakat saja. Dengan dasar surat itu, pihak dinas hanya sebatas menyaksikan saat penyerahan. “Itu programnya Pemprov, dinas peternakan tidak tahu soal itu. Kita hanya diberi surat pemberitahuan saja dari pendamping untuk menyaksikan proses penyerahan kambing kepada warga,” terang Sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan, M. Fahmi, menjelaskan, kalau dinasnya tidak terkait dengan program tersebut. Alasannya, pihak dinas sendiri tidak pernah diajak komunikasi. (jar)