HARI GURU & PGRI ---Kab.malang juga masih kurang penekanan atas kurikulum berbasis moral.

EDISI HARI GURU NASIONAL 2012

Opini Sumber : Muahamad munsif – Guru SMPN 1 Lawang

Perkembangan sisten status sosial serta efek teknologi peradapan selalu membawa dampak penting bagi generasi penerus. Dahulu para guru sangat berupaya memaksimalkan sarana pendidikan dengan apa adanya, tp sekarang para guru justru lebih berpikir mendisain moralitas siswanya,Disampaikan Muhammad Munsif,Spd Selaku Pengajar di SMPN 1 Lawang saat berbicara hari guru 2012 ini pada media.13/11.

Munculnya teknologi internet sangat membantu tetapi tidak luput pemyalahgunaan fungsi internet untuk hal negatif khususnya pelajar. Saat ini guru harus mengimbangi tegnologi dikarenakan siswa sekarang sudah memahami teknomogi secara tidak awam. Jika para pendidik tidak peka atas efek samping negatif dikarenakan kurangnya memberi pemahaman penggunaan teknologi akhir sering pemerkosaan,pelecehan seksual dll bagian dari kebasan anak usia sekolah mudah mengakses situs situ porno,ungkapnya pada fajarpost.

Selain itu Dinak pendidikan kab.malang juga masih kurang penekanan atas kurikulum berbasis moral.Munsif juga mencontohkan bila nilai mata pelajaran umum lemah masyarakat atau sekolah berupaya membuat jam tanmbahan tp dengan 2 jam pelajaran agama dan anak didik bermoral rawan hingga saat ini belum terasa penekanan hasil didik di bidang moral atau les khusus keagamaan.

Dalam hal pendidikan menurut pengamatannya lingkungan keluarga dan masyarakat adalah mempengaruhi kejiwaan para siswa sehingga etos blajar sering terganggu karena faktor negatif yang dialami siswa sangat kuat, sementara filter moral/keagamaan sangat minim ini akan jadi pekerjaan berat para guru. Selain itu menutup opininya Guru yang juga tokoh masyarakat itu menyampaikan harapannya tunjangan para guru baik sertifikasi TPP dan lainnya tidak selalu terlambat berbulan bulan karena dengan itulah para guru di indonesia khususnya di kabupaten malang bisa mensupport ekonomi yang stabi agar fokus berkiprah di dunia pendidikan secara maksimal.( Man/Din)

MOU Kemendiknas & KPK Sikat Koruptor Pendidikan

Bangkit atau Bangkrut! Jargon tersebut menjadi salah satu yang didengungkan dalam Training of Trainer Pendidikan Anti-Korupsi (ToT PAK) untuk Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemdikbud) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ini, korupsi telah mewabah hampir pada seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kejahatan luar biasa ini memerlukan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Salah satu upaya untuk memberantasnya adalah memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebagai pewaris masa depan.

Sebelumnya, Kemendikbud dan KPK menandatangani nota sepahaman (MoU) untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara lebih efektif sesuai wewenang masing-masing. Penandatanganan dilakukan oleh ketua KPK Abraham Samad dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Jakarta,9.3

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi PAK, penelitian dan pengembangan, pertukaran data dan informasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), pengaduan masyarakat dan pengawasan serta penertiban barang milik negara.

ANEKA DAMPAK PROGRAM JASMAS

Munculnya program jasmas adalah upaya tanggung jawab pemerintah memandaikan generasi bangsa ini. Sayangnya aliran dana itu tidak semulus yang diperkirakan seperti di Anggota DPRD Bojonegoro Nurhadi yang juga tersangka kasus dugaan korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) tahun 2010 Rp127 juta diperiksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro."Ia (Nurhadi) diperiksa sebagai tersangka dan ditemani penasihat hukum," ujar Kepala Kejari Bojonegoro Tugas Utoto, Kamis (4/10/2012).

Selain di bojonegoro jasmas juga bermasalah Kepala Desa (Kades) Sambong Munjiatun, tersangka perkara dugaan korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) di Desa Sambong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro senilai Rp127 juta akhirnya diperpanjang. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Nusirwan Sahrul, mengatakan, perpanjangan penahanan terhadap Munjiatun itu dilakukan untuk mendalami data dugaan korupsi Jasmas senilai Rp127 juta di Desa Sambong. Dana Jasmas yang dipakai untuk membangun kantor balai desa, poliklinik desa, dan masjid itu diduga diselewengkan  

JASMAS KABUPATEN MALANG

Untuk di kawasan kabupatenmalang saat pihak pemerintah daerah berharap tidak terjadi permasalahan terlebih tersangkut hukum.Inspektorat Kabupaten Malang terus menyelidiki dugaan pemotongan dana pembangunan sekolah yang berasal dari jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) salah satu anggota DPR RI Dapil Malang Raya. Senin (10/9) lalu, Inspektorat melakukan klarifikasi massal terhadap 101 kepala sekolah (Kasek) penerima Jasmas yang tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten Malang.
Para kepala sekolah SD swasta dan negeri penerima Jasmas dikumpulkan di ruang pertemuan SMKN 1 Singosari dan tertutup bagi wartawan. Tidak hanya inspektorat, klarifikasi massal itu juga dihadiri kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Suwandi, dan Asisten 1 Sekda Heri Iriyanto SH M.Si.
Dalam klarifikasi massal itu, kepala sekolah diminta membuat surat pernyataan yang dibubuhi materai Rp 6000. Isi pernyataan itu terkait adanya pemberian kontribusi kepada siapapun dari dana Jasmas yang diterima masing-masing sekolah, baik pimpinan yang ada di atasnya seperti UPTD atau pejabat di Dinas Pendidikan dan lainnya. Kepala sekolah diminta untuk menyebutkan pemberian kontribusi yang telah dikeluarkan sekolah dari dana Jasmas.
“Surat pernyataan itu akan menjadi bukti pendukung kami. Kami sudah meminta agar kepala sekolah jujur untuk mengungkap hal ini. Jangan takut untuk mengungkapkannya.Menurut kepala sekolah disalah satu SDN di Singosari Mistani mengatakan jika realisasi jasmas sebenarnya kalau pengiriman uang ke rekening kepala sekolah tidak terlambat tetapi penyerahan RAB dan Juknisnya lambat sehingga penyelesaian tidak sesuai target yang ada yaitu 25 oktober 2012.Banyaknya papan nama yang tidak terpasang saat ini di berbagai sekolah banyak kepala sekolah menyatakan belum sempat memasang bahkan ada yang menyatakan takut papan proyek di curi orang yang tidak bertanggung jawab seperti diungkap Wati kepala sekolah di SDN Sidoluhur lawang.(Sur/jar/ad)

MI MIFTAKHUL ULUM WONOKOYO MENUJU PERKEMBANGAN

FAJARPOST-KOTA MALANG

Perjuangan para pendidik tentunya mengalami pasang surut informasi dalam perkembangan dan fenomena yang ada terlebih dengan adanya perkembangan peraturan yang mengatur pendidikan baik negeri dan ataupun swasta.Salah satunya Di MI Miftakhul Ulum Wonokoyo Kota Malang yang saat ini menurut pihak kepala sekolah sudah lebih dari cukup selama 4 tahun dipimpin sejak 2008. Uang meninjol menurut pihak sekolah tempat sekolah tersebut sudah  tampak pantas jadi gedung sekolah.Ungkap H.Sunardi,SAg-(05/okt)

Dalam kepemimpinan dan perjalanan sekolah berbasis Islam ini baru saja resmi menerima pengesahan dari Pemerintah berkait Yayasan yang menaunginya  LANGSUNG ( Inzet ) mesti masih bernaung di Lembaga NU berlebel Maarif.Kualitas fisik inilah beberapa tahun Sunardi mengejar dan memanfaatkan saran dan prasarana fisik di kelola dan memanfaatkan dua kali mendapatkan bantuan blockgrand.Saya saat ini menerima yang ke dua kalinya untuk tahun 2012 ini ulasnya didampingi pihak komite sekolah saat konferensi pers dengan media(5.10).

Saat ini sebagai lembaga pendidikan berpayung ke Islaman Kepala sekolah menjelaskan selain lancarnya pembangunan juga didukung dengan lahan tanah yang memang sejak awal sudah di ikrar wakafkan dari salah satu alumni santri Sidogiri Pasuruan H.Fahrurozi.Pihak Pemilik lahan atau tanah yang saat ini digunakan MI ( Madrasah Ibtida`iyah) tersebut berharap sekolahan itu bisa jadi bagian dari amal untuk anak cucu kelak.katanya.(Team TNAM) 

KPK DAPAT DUKUNGAN KEKUATAN DARI TOKOH MASYARAKAT

 Salahuddin Wahid yang biasa dipanggil Gus Solah juga mengungkapkan bahwa seharusnya kapasitas KPK malah ditambah. "KPK di Malaysia yang penduduknya tidak sampai seperenam penduduk Indonesia memiliki personil 2.500 orang dan anggaran yang jauh di atas kita, jadi KPK harus ditambah jumlah penyidik dan ruang yang lebih besar," ungkap Gus Solah.

Anies Baswedan juga mengungkapkan hal yang serupa yaitu agar KPK dapat merekrut penyidik-penyidik sendiri, yang dapat bertahan di KPK tanpa harus khawatir mengenai masa depan kembali ke lembaga lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat antara lain akademisi dan budayawan agar melanjutkan tugas penegakkan hukum, khususnya saat terjadi upaya pelemahan kewenangan terhadap lembaga tersebut.

"KPK lahir dengan diberikan kewenangan luar biasa untuk menggerakkan lembaga lain yang tidak efektif, tapi yang terjadi malah KPK digerogoti kanan kiri oleh mereka yang terancam oleh pisau KPK, kalau KPK kalah menghadapi semuanya artinya yang kalah adalah rakyat," kata Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat di gedung KPK Jakarta, Senin.

"Sebenarnya yang kami dukung adalah harapan masyarakat yang ingin punya lembaga bersih, jadi KPK adalah simbol untuk membangun pemerintahan yang bersih," tambah Komaruddin.

Ia mengajak masyarakat juga memberikan dukungan moril terhadap eksistensi KPK. Sedangkan J.E Sahetapy mengungkapkan bahwa pihak-pihak yang ingin mengurangi kewenangan KPK dapat dianggap sebagai pengkhianat negara. "Saya ingin menegaskan siapa yang ingin mengebiri KPK termasuk wakil rakyat terhormat di DPR dengan alasan yang tidak masuk akal dapat dipandang sebagai pengkhianat negara atau kaki tangan koruptor," kata Sahetapy. /DIN/DUR