Surabaya - Gubernur Jawa Timur melakukan kerjasama mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Kerja sama itu dilakukan para bupati/wali kota, kapolres, hingga jaksa.
Beberapa pihak dihadirkan untuk bekerja sama melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Soekarwo mengatakan nantinya APIP akan menerima pengaduan masyarakat, selanjutnya akan disaring mana yang memenuhi untuk ditindak APH.
"Ini nanti dilakukan atas pengaduan dan laporan masyarakat yang berindikasi tindakan korupsi akan disaring," ujar Pakdhe Karwo sapaan akrabnya saat penandatanganan kerjasama APIP dan APH di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (18/9/2018).
Ditanya seberapa efektifkah langkah ini mengurangi tindakan korupsi, terlebih baru saja ada kasus korupsi berjamaah di Malang, Pakdhe mengaku tak ada salahnya untuk berusaha. Sementara kasus Malang merupakan masalah integritas masing-masing.
"Namanya usaha, permasalahan yang serius kemarin adalah masalah integritas. Lah sekarang kita cari formula dengan Polisi, formula dengan ICW (Indonesia Corruption Watch), formula dengan Kejaksaan agar proses itu dikawal," tegasnya.
Sementara Pakdhe Karwo menambahkan jika ada kasus yang memerlukan penanganan hukum, dirinya akan menyerahkan ke APH. Baginya, pertemuan hari ini untuk menyelaraskan komitmen bersama dalam menghadapi korupsi.
(report: Jhon/Isna)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar