RALLY JEEP MADEP MANTEB SERU

Malangkab-Fajarpost

Serangkaian acara memperingati hari jadi kabupaten Malang yang ke 1254, pemerintah kabupaten Malang menggelar acara MADEP MANTEB GATHERING RALLY JEEP, dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Desember 2014 pukul 07.00 wib sampai selesai.

Start dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Finish Pantai Wisata Bajul Mati Dan diikuti Seluruh Kepala SKPD, Kepala Bagian dan Karyawan/Karyawati di lingkungan Pemkab Malang serta Masyarakat Kabupaten Malang. Peserta 300 terasa semangat meski di tahun ini medan arena offroad lumayan penunh tantangan.(muhammad/din)    

ALTERNATIFJALUR FAVORIT KEMACETAN DI MALANG

 Malang-fajarpost

Kabar kemacetan parah di jalur Malang-Surabaya sebenarnya sudah lama sampai di telinga pemerintah pusat. Beberapa kali petinggi Malang Raya silih berganti menyampaikan keluhan itu, baik Bupati Malang, Wali Kota Malang, maupun Wali Kota Batu.(inzet aktifitas penertiban pasar lawang untuk antisispasi kemacetan)

Bahkan, sejak 2005-an, mereka sudah mengajukan usulan perlunya tol Surabaya-Malang. Pemerintah pusat pun saat itu telah memberi lampu hijau. Tapi, semua rencana kemudian terkubur sejak tol Porong-Gempol putus oleh Lumpur Lapindo.

Nah, setahun terakhir, para petinggi Malang dan Gubernur Jatim Soekarwo gencar mengingatkan kembali pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan tol. Inilah langkah yang diyakini menjadi solusi terbaik untuk menyelamatkan jalur Malang Raya dari ancaman lumpuh pada 2016, terutama kemacetan di ruas jalan antara Lawang-Singosari, yang menjadi gerbang Malang dari arah Surabaya.

Soekarwo menjelaskan, ada dua usulan yang disampaikan pada pemerintah pusat. Pertama, mempercepat realisasi pembangunan jalan tol dari Pandaan-Lawang. Tol ini akan menyambung tol Surabaya yang sudah tersambung hinggga Pandaan. Usulan kedua, membuat jalan baru non-tol dari Lawang menuju Batu. “Alhamdulillah dua usulan itu sudah disetujui Pemerintah Pusat,” ujar Soekarwo, kepada Surya, Rabu (27/8).

Dua usulan buat Malang Raya diajukan bersama tiga usulan percepatan pembangunan infrastruktur lain di Jatim. Tiga paket lain itu terdiri dari Tol Legundi – Bunder, Tol Mantingan – Kertosono, dan Tol Probolinggo – Banyuwangi.

Dari lima paket usulan itu tinggal Tol Probolinggo – Banyuwangi yang belum disetujui. “Ini sebenarnya termasuk proyek nasional. Tapi, kami menginisiasi lebih awal agar lebih cepat direalisasikan,” tutur pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo.

Pakde lantas mencontohkan proyek tol Legundi – Bunder. Proyek ini awalnya tidak masuk dalam daftar proyek nasional. Tapi, karena Pemprov Jatim terus menyuarakan pentingnya jalan tol di ruas ini segera dibangun untuk mengurai kemacetan angkutan barang di ruas jalur tengah dan utara sebelum menuju jalan arteri nasional.

Khusus Tol Pandaan – Lawang, koordinasi dengan pimpinan Malang Raya aktif dilakukan. Pemkab setempat mendapat tugas memproses pembebasan lahan, yang anggarannya sudah disediakan pemerintah pusat./(MUHAMMAD)

NGEBOM MALING TIDAK LANGGAR HAM

Menurut mantan Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Aji Sularso, pihaknya pernah mempraktekkan upaya pengeboman ikan dan terbukti berjalan efektif.

"Kalkulasinya, patroli (kapal) kita jumlahnya sedikit dan bahan bakar mahal. Kalau kita cuma dilaut, (kapal pencuri ikan) digeret-geret (ditarik), itu 'kan waktunya lama, dan mereka tidak kapok," kata Aji Sularso.

Dia juga mengatakan, bahwa penenggalaman kapal pencuri ikan tidak melanggar hukum. "Orangnya diselamatkan, tidak melanggar HAM, dipulangkan ke negaranya," katanya.

Namun demikian, dia juga mengusulkan agar Kementerian terkait melakukan kuota waktu penangkapan dan volume penangkapan ikan. "(Harus) dibarengi reformasi di bidang manajemen perikanan... Membatasi jumlah tangkapan dan daerah penangkapan harus dibatasi, bukan jumlah kapalnya dibatasi," katanya.

Pemunculan kembali kebijakan pengeboman kapal pencuri ikan ini terjadi ketika pemerintahan Joko Widodo berniat menghidupkan kembali doktrin kemaritiman. Mereka ingin menghidupkan kembali kejayaan dunia kelautan yang pernah dicapai dua kerajaan besar di masa lalu yaitu Sriwijaya dan Mojopahit.

Indonesia yang dikenal memiliki salah-satu garis pantai terpanjang di dunia ini setiap tahun diperkirakan kehilangan 6,7 juta ton ikan dan dirugikan ratusan triliun Rupiah .(LINE)

NARKOBA MANIA DUHUKUM MATI???

"Sebagai efek jera untuk pengedar narkoba mereka bisa dihukum seumur hidup di dalam penjara super maksimum security, buat mereka tidak berinteraksi dengan aparat dan berkumpul bebas," ujar Direktur Imparsial, Pungki Indarwati dalam konfrensi persnya, di kantor YLBHI Jalan diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2014).

Selama ini polisi tidak pernah bisa menangkap bandar atau kartel nark

otika di Indonesia. Kekuatan intelejen hanya digunakan mengawasi aktivis HAM. "Justru kita harus memberantas mereka hingga ke bagian akar, gunakan kekuatan intelejen kita jangan hanya bisa mengawasi aktivis HAM, kalau sudah tangkap pidanakan kartel dan bandar narkoba itu ke penjara maksimum security," tuturnya

Koalisi Hati mengklaim telah bertemu dengan tim transisi pemerintahan Jokowi-JK. Namun hasil pertemuan dianggap berbeda dalam implementasi di lapangan. "Jangan-jangan isu HAM ini hanya menjadi pemanis saja, ketika kemarin kita bertemu Andi Widjianto mengatakan Jokowi tidak fokus dengan masalah HAM, begitu juga dengan respons kejagung yang bertolak belakang dengan kampanye Jokowi, ini membingungkan kami atau jangan-jangan ini cuma Pencitraan," tutur Pungki.

Hal yang sama juga dikatakan Rafendi Jamin Direktur Ekskutif Human Right Working Grup (HRWG), pihaknya mendukung langkah tegas pemerintah. Akan tetapi langkah tegas itu bukan berarti menghukum mati. "Ketegasan itu harus bisa menerapkan hukuman yang berat dalam kategori yang ramah, apa yang sudah terjadi di tingkat global harusnya bisa diterapkan oleh Indonesia," ujar Rafendi.(net)