alihkan bahasa sesukamu!!

Senin, 17 September 2012

DESA WATUAGUNG KECAMATAN PRIGEN PASURUAN ADAKAN SELAMATAN DESA

dengan acara ini adalah acara baru diselenggrakan beberpa tahun belum pernah terlaksanakan sebelumnya,seperti dikatakn kepala desa setempat usman efendi beberapa menit lalu pada wartawan.
pada saat sela acara selamatn warga watuagung pasuruan menyampaikan acara ini diharapkn bisa menjadikan warga semakin berpotensi dn guyup,katanya.saat membuka acara jam 8 mlalam tadi diharapkan hiburan malam ini yg di hibur oleh orkes dangdut tidak dikotori oleh tawuran dn sebagainya.selain itu kepala desa meminta kerjasama semu pihak baik kalangan kepolisisan,militer dan linmas untuk turut mengamankan acara sehingga acara aman dan jadi hiburan yg menyegarkan suasana masyarakat watuagung prigen pasurun ini ungkap kepala desa yang mantan pakr ahli kelistrikan di salh satu perusahan di malang jatim.
sebagai kepala desa yang sangat berpengaruh di tempat itu mengharapkan sisa kepemimpinannya bisa meningkatkn sumber daya manusia di jajaran perangkat desanya khususnya pendidikan yang lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan pelayanan yg prima.Usman pihak kepala desa menginginkan acara ini jadi tolak ukur dina pariwisata pasuruan untuk mengembangkan budaya di lokasi tersebut menjadi lahan wisata produktif & agamis.

diakses di facebook  & situs www.fajarpost.blogspot.com\{sur/nizar}

Sabtu, 15 September 2012

PROGRAM JASMAS PAPAN PROYEK TIDAK DIPASANG KUATIR DI CURI MALING

oleh Fajar Post pada 15 September 2012 pukul 2:25 ·

Rumor yang menyebutkan adanya potongan terkait dana yang turun langsung ke rekening sekolah itu. Sekolah yang disidak berada di  Antara lain, SDN Sumber Tempur 2 dan SDN Kluwut 2. Informasinya, dana Jasmas itu atas usaha salah satu anggota DPR RI asal Dapil Malang raya. Data dari hasil jaring aspirasi masyarakat itu disampaikannya ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari Kementrian mengucurkan anggaran rehab sekolah untuk sekolah yang diajukan. Sekolah yang diajukan sebagian besar sudah melalui rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
Dari hasil pantauan di lapangan, di SDN Wonosari 4 misalnya, rehab tiga lokal kelas tidak menggunakan galvalum sebagai rangka atapnya tapi hanya menggunakan kayu sengon.
Selain itu masih banyak pula beberapa kawasan SDN yang tidak mememasang atau belum memberi papan nama baik bealasan belum terpasang seperti disampaikan Andrie Salah satu kepala sekolah di Lawang hingga beralasan kuatir di curi maling seperti diungkapkan Ibu Wati kepala sekolah di sidoluhur 2 kecamatan Lawang Pula kemarin saat ditemui beberapa media(13.9)
“Harusnya sebagai pengaman tentu harus ada slup yang dibangun. Tidak hanya memasang tumpukan bata untuk penopang rangka atap kayunya. Kalau tidak ada slupnya tidak akan bertahan lama dan rawan juga,” ungkapnya di dampingi Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosari Siti Fatimah.
 Saya hanya tahu yang menerima Jasmas di Wonosari ada sembilan sekolah,” ujarnya.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Wahyudi pun tidak mengetahui secara pasti spek dari rehab pembangunan yang berasal dari Jasmas. Karena dana itu bersumber dari APBN dan Dinas Pendidikan hanya kelewatan saja. Data sekolah itu sudah ada dari pusat dan dilakukan survey oleh konsultan teknis.
“Kami hanya menghimbau agar sekolah melaksanakannya sesuai dengan prosedur. Untuk pengawasan, mungkin suatu saat akan melakukan pengawasan ke lapangan, tapi kami tidak terlalu jauh masuk ke dalamnya, mengingat itu berasal dari Jasmas,” terangnya.Saat bicara bangunan sering sekolah mengalihkan itu pada ketentuan konsultan.Saat menuju SDN 2 sidoluhur pihak kepala sekolah bahkan menyatakan dengan tegas rekening tidak terpotong seperti ramai diberitakan,Kata Wati kepala sekolah. bahkan Suami dari kepala sekolah ini sempat mengatakan tidak ingin dan Jasmas ini terpotong agar tidak seperti berita atau informasi progam DAK  sehingga dirinya akan turut andil mengamati.(Sur/rif)

Selasa, 11 September 2012

Program Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) jadi ajang korupsi

 Seperti diberitakan sebelumnuya, diduga dana jasmas untuk konstituen berupa perbaikan gedung 101 SDN di Kabupaten Malang jadi lahan korupsi serta pungli oknum kepala UPTD Dindik wilayah ini. Oknum UPTD berinisial AL, BD, dan MF, serta dua oknum kader Partai Hanura yang berinisial MZ dan BS, disebut-sebut sudah dalam pengawasan kejaksaan terkait aliran dana jasmas yang di berikan pemerintah pusat dengan penanggung jawab Anggota DPR RI Fraksi Hanura JA.

Dana jasmas sebesar Rp.20,3 miliar itu kabarnya hanya turun tak sampai Rp.17 miliar. Selidik tim investigasi LIRA beberapa waktu lalu bahkan menemukan, setiap sekolah yang menerima dana jasmas justru menerima uang bantuan tidak utuh dan banyak terjadi pemotongan
Pada wartawan, Kasie Intelijen Kejaksaan Negeri Kepanjen, Yudi Hermawan, SH,Mhum menegaskan kasus dugaan pungutan liar (pungli) dari dana yang dikucurkan melalui program Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) untuk renovasi dan pembangunan gedung SDN di wilayah Kabupaten Malang sudah ia dengar melalui media massa. Saat ini, Kejaksaan menjadikan kasus tersebut perhatian tersendiri. Hanya saja, pihaknya masih menunggu laporan masyarakat maupun LSM untuk menindak lebih jauh. "Intinya kita siap melakukan pengusutan kasus ini. Namun, kami masih menunggu laporan resmi dari masyarakat maupun pihak LSM," tegasnya. Yudi menerangkan, sejauh ini pihaknya masih melakukan pengawasan dan pemantauan kasus dugaan pungli yang melibatkan tiga oknum Kepala UPTD Dispendik dan oknum kader Partai Hanura.
Ia melanjutkan, dugaan pungli maupun korupsi, harus ada laporan terlebih dulu dari masyarakat. Sehingga jika tidak ada laporan, maka pihak Kejaksaan tidak bisa menindaklanjuti kasus tersebut. Akan tetapi, untuk kasus dugaan pungli kali ini, pihaknya akan melakukan pengawasan. Karena kasus tersebut sudah ter-publis di media massa. “Dengan termuatnya berita dimedia massa, maka pihaknya kini melakukan pengawasan terhadap tiga oknum Kepala UPTD yang diduga melakukan pungli," pungkas Yudi.(sur/jar/bud)

INDIKASI PUNGUTAN JASMAS DI SEKOLAH YANG MENERIMA BANTUAN DI KABUPATEN MALANG

Sebanyak 101 kepala sekolah dasar yang mendapat bantuan dana program bantuan sosial jaring aspirasi masyarakat (jasmas) diklarifikasi secara massal oleh Inspektorat Kabupaten Malang, Senin (10/9/2012). Di gedung serba guna Graha Wiyata Mandala SMKN 1 Singosari, Inspektur Kabupaten Malang, Didik Mulyono meminta para kepsek dari 26 kecamatan itu agar jujur jika memang ada pungutan liar (pungli), terutama jika dilakukan oleh oknum PNS. "Sebab isu yang berkembang adalah ada penyunatan atau potongan," kata Didik kepada para kepsek.
Informasi lain dari Ketua DPC Partai Gerindra, Kabupaten Malang, Imam Zuhdi memberikan penilaiannya. Kata Imam yang juga sudah mendengar sekaligus banyak menerima laporan dari sekolah penerima dana jasmas berharap rumor ini tidak benar. "Saya juga menerima laporan dari beberapa pihak yang mengaku sebagai guru dari beberapa SDN penerima aliran dana Jasmas tersebut. Di dalam laporan tersebut, disampaikan bahwa sekolah penerima dana jasmas tersebut harus menyetorkan sejumlah uang ke seseorang yang dianggapnya sebagai operator pelaksana dari anggota DPR RI Dapil Malang Raya dari Partai Hanura yang berinisial JA," terangnya.
Ia melanjutkan,  operator pelaksana tersebut disebutkan sebagai suami dari Ketua Hanura kab Malang yang juga Ketua Fraksi di DPRD Kab. Malang. Menurut Imam, dari laporan yang dia terima terkait permasalahan itu, pihaknya sudah mengkonfirmasi langsung dengan JA. "Kebetulan kami dengan JA bersahabat. Beliau menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Saat itu, JA mengaku tidak tahu perihal dana jasmas dijadikan bancaan," papar Imam yang mengaku saat bertanya langsung dengan JA masih berada di Afrika Selatan.

Imam memaparkan, dari percakapan dengan JA beberapa waktu lalu, JA hanya merekomendasi saja, selebihnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidilan (Dindik)  Kabupaten Malang. Beliau juga berjanji akan bertemu saya pada tanggal 4 Agustus 2012 setelah tiba di Malang dan mengkonfirmasikannya ke suami Ketua hanura tersebut, tapi niat itu pun belum terealisasi. "Saya berharap pungli jasmas itu hanya rumor. Namun, jika memang kasus ini mengarah pada kebenaran, saya meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menindaklanjuti dengan tegas. Siapapun yang terlibat secara faktual, harus diusut," urai Imam.

Ia menambahkan, dari rumor jasmas yang dia terima langsung,  laporan lain yang masuk menyebutkan bahwa ada oknum PNS Dindik Kabupaten Malang mengerjakan dan menguasai 30 Sekolahan. Ironisnya, pengerjaan itu seolah-olah dikerjakan sendiri oleh SDN penerima dana jasmas.Sekedar diketahui, ada pungli dana jasmas yang diduga, melibatkan 3 Kepala UPTD Dindik Kabupaten Malang atas bantuan dana jasmas dari pemerintah pusat. Ditenggarai, pungli ini juga menyeret oknum kader Partai Hanura Kabupaten Malang. Modusnya, dana jasmas untuk 101 SDN di Kabupaten Malang diterima pihak sekolah tidak utuh alias banyak potongan. Rata-rata, jatah setiap sekolah memperoleh Rp.100 juta sampai Rp.200 juta. Atas kasus ini, Lumbung Informasi Rakyat ( LIRA) berniat mengadukan temuannya pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang