alihkan bahasa sesukamu!!

Sabtu, 28 Januari 2012

PGRI DITAWARI JATAH 80 BKSM

Kepala sekolah harapkan Wartawan tidak hanya mengotrol tapi memberi solusi.

  lagi di kawasan kabupaten malang tepatnya di Sekolah SMU PGRI lawang,yang ditawari BKSM sejumlah 80 siswa dari pihak MKKS kabupaten tersebut.Hal ini dibenarkan oleh Eko.P selaku kepala sekolah (inzet foto)saat menyampaikan kepada beberapa wartawan hari ini.Berkaitan dengan dana BKSM Eko Mengatakan sangat terimakasih atas apa yang diterima pihak sekolahnya . Meskipun masih kurang dari kebutuhan yang ada. Bahkan untuk dana bantuan sekolah tahun ini dirasa menurun dibanding tahun kemarin,ungkapnya.Tentang dari mana asal pelimpahan jatah 80 anak yang tidak mampu kepala sekolah enggan berkomentar,cuma yang menawari MKKS,katanya.Saat dikonfirmasi di kediamannya Puji yang juga Kepala tata Usaha berkaitan pelimpahan jatah 80 anak miskin tersebut semua di di bawa wewenang kepala sekolah(25/1).Jar/Sur/Mad
 
Rapat Penerima BKSM Tahun 2011/2012

Bapak Kepala Sekolah Drs. Nasikin, S.Pd dan WAKA Humas Bapak Nuruddin, S.Pd., ST., memberikan pengarahan dan penjelasan kepada wali murid penerima BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin). Menurut Kepala Sekolah penerima BKSM tahun 2011/2012 menurun bila dibanding tahun 2010/2011. Akan tetapi bila di runtut kepada pemerintah tentang BKSM mengalami kenaikan, mungkin untuk daerah lain. Untuk daerah Jawa Timur BKSM mungkin menurun.a
Penerima BKSM di SMK Muhammadiyah 6 Donomulyo ini dari wilayah Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Pagak, Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dan Kecamatan Wates Kabupaten Blitar.


SEKOLAH JUAL LKS KEPALA SIAP DIPECAT

vpendidikan di Kota Malang, masih diwarnai persoalan pungutan liar dan penyimpangan, yang korbannya siswa sendiri.
Pelakunya adalah Kepala sekolah setempat. Kalau hal itu terus berlanjut, Dinas Pendidikan Kota Malang siap berikan sanksi pemecatan kepada Kasek bersangkutan.Hal itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Sutiaji, kepada wartawan, Rabu (18/1/2012). "Ke depan, tidak ada lagi penjualan LKS yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada siswanya. Jika hal itu tetap ditemukan, maka oknum Kasek maupun guru akan diberikan sanksi pemecatan," tegasnya.

Sanksi pemecatan ini katanya adalah komitmen yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, saat melakukan hearing dengan komisi D. "Itu sudah jadi komitmen bersama," tegasnya.saat ini, memang banyaknya keluhan dari wali murid terkait pungutan uang LKS itu. Keluhan itu langsung disampaikan ke Komisi D DPRD Kota Malang. Karena Komisi D harus turun tangan. Pada Rabu (18/1/2012), Komisi D mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Malang untuk melakukan dengar pendapat/hearing dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

Dalam hearing tersebut, memang jelas ditemukan adanya indikasi permainan pihak distributor LKS dengan oknum kepala sekolah (Kasek). "Ada beberapa Kasek di tingkatan sekolah dasar (SD) yang terindikasi memiliki deal dengan pihak distributor," katanya.Untuk setiap harga LKS yang dijual kepada para siswa, pihak Kasek mendapatkan bagian 30 persen. Adapun setiap LKS dijual kepada siswa berkisar Rp 6000 per LKS. "Namun jatah uang 30 persen yang diperoleh Kasek, katanya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Uang tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan atau perbaikan sarana pra sarana sekolah," kata politisi PKB itu.(MID)

DANA BOS TIDAK MENJAMIN

Dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak memberikan dampak positif yang signifikan bagianak putus sekolah. \sebab bantuan tersebut ternyatabelum mampu menurunkan angka anak putus sekolah di indonesia. Hal itu diungkapkan Staf Khusus Menteri Pendidikan Nasional Bidang Komunikasi Media Sukemi. Dia menjelaskan, saat ini terdapat 26,59 juta penduduk yang berusia7-12 tahun atauusia sekolah dasar (...SD). Ironisnya, dari jumlah itu, sekitar 18,4 persen lulusan SD tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

"Karena itu, program wajib belajar minimal sembilan tahaun penting dilakukan. Baik melalui peran pemerintah maupun swasta," tuturnya. Pernyataan tersebut diungkapkannya saat penyaluran dana bantuan pendidikan tahap keempat siswa SD dan SMP untuk Jawa Timur dalam program Berbagi untuk Maju yang digagas Frisian flag Indonesia, Matahari Food Business, dan Yayasan Lembaga GNOTA. Menurut dia, besaran potensi 18,4 persen itu cukupmembuktikan bagaimana efektifitas BOS kurang membantu perkembangan pendidikan anak di Indonesia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pihak sekolah sebaiknya tidak menetapkan biaya pendidikan yang memberatkan orang tua murid. Sebab, hal itu bisamemicu naiknya angka anakputus sekolah . \apalagi, selama ini para orang tua sudah dibebani biaya sekolah anaknya yang cukup tinggi.(din)

Jumat, 27 Januari 2012

Kabupaten Malang yang berada pada nomor urut 239

Add caption
Di dalam peraturan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardoyo tersebut Pemerintah Kabupaten Malang yang berada pada nomor urut 239 ditetapkan menerima Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.118.237.360.000,00 yang terdiri dari:
Ø Pendidikan Rp.72.023.580.000,00
Ø Kesehatan Rp.5.084.750.000,00
Ø Inftastuktur Jalan Rp.9.008.100.000,00
Ø Infrastruktur Irigasi Rp.3.384.000.000,00
Ø Infrastruktur Air Minum Rp.2.829.110.000,00
Ø Infrastruktur Sanitasi Rp.1.560.520.000,00
Ø Kelautan dan Perikanan Rp.2.961.890.000,00
Ø Pertanian Rp.7.536.080.000,00
Ø Keluarga Berencana Rp.1.318.470.000,00
Ø Kehutanan Rp.1.251.420.000,00
Ø Sarana Perdagangan Rp.5.142.310.000,00
Ø Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp.6.137.170.000,00
Sedangkan Pemerintah Kota Malang akan menerima alokasi DAK sejumlah Rp.21.897.310.000,00, hal ini disebabkan pada tahun anggaran 2012 Pemkot Malang tidak menerima DAK Bidang Pendidikan. Sementara Kota Batu ditetapkan menerima alokasi sejumlah Rp.18.244.590.000,00(LaP/FaPo)

SEX bebas dikalangan usia 13 hingga 18 tahun in

Hasil riset dari penelitian yang telah dilakukan oleh KOMNAS Perlindungan Anak (2007) ataupun BKKBN (2010), mengenai perilaku remaja yang melakukan hubungan seks pra nikah, menunjukkan kecenderungan meningkat. Data hasil riset BKKBN misalnya, mengatakan bahwa separuh remaja perempuan lajang yang tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi telah kehilangan keperawanan dan mengaku pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah, bahkan tidak sedikit yang mengalami kasus hamil di luar nikah. Ironisnya temuan serupa ternyata juga terjadi di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan, Bandung, dan Yogyakarta.
Hasil senada juga ditunjukkan oleh riset yang dilakukan oleh Yayasan Kita dan Buah Hati (YKB) selama tahun 2010. Pada awalnya riset YKB lebih ke arah kesiapan anak menghadapi masa pubertasnya. Tetapi hal mengejutkan terjadi ketika YKB menemukan bahwa anak-anak (SD kelas 4 dan 5) justru memberikan informasi mengenai sejauh mana mereka telah mengetahui tentang pornografi, dan itu sangat tidak terbayangkan sebelumnya oleh para relawan YKB.
Kecenderungan perilaku seks bebas dikalangan usia 13 hingga 18 tahun ini tentu saja membawa dampak tidak hanya pada rentannya kesehatan alat reproduksi, selain meningkatnya kasus penularan penyakit infeksi HIV/AIDS, tetapi juga tingginya jumlah kasus kehamilan di luar nikah yang memicu masalah lain. Yaitu  meningkatnya jumlah praktek aborsi illegal. Perilaku seks bebas di kalangan remaja ini mungkin hanya salah satu implikasi masalah dari sederet persoalan yang dihadapi anak dan remaja dimasa sekarang. Sebab akibat yang ditimbulkan seperti efek domino yang dipicu dari habitat awal dimana seharusnya anak dan remaja ini tumbuh berkembang dengan sehat jasmani maupun rohani, yaitu keluarga da lingkungan.(kick)